Paradigma Penanganan Kebakaran Hutan dan Polusi Asap Harus Diubah

Kebakaran hutan dan polusi asap telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat di beberapa daerah di tanah air.

Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat polusi asap setidaknya telah mencapai jumlah yang sangat besar, Jambi 20.471 orang, Kalteng 15.138 orang, Sumatera Selatan 28.000 orang, Kalimantan Barat 10.010 orang.

Dampak yang signifikan akibat kebakaran hutan dan kabut asap terhadap kesehatan masyarakat di tanah air tersebut di atas, memang perlu segera mendapatkan respon dari Pemerintah. Hal tersebut ditegaskan Direktur WALHI Kalimantan Barat – Anton P. Widjaya.

“Harus ada perubahan paradigma dan pendekatan pemerintah dalam menangani kebakaran dan asap, bukan hanya melakukan upaya setelah kebakaran tersebut terjadi (emergency response), tetapi harus kepada upaya-upaya pencegahan secara sistematis dan struktural, termasuk dalam hal ini menuntut tanggung gugat perusahaan atas dampak kebakaran dan polusi asap ini. Kehadiran negara dalam situasi seperti ini juga sangat penting untuk memastikan jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,” demikian ujar Anton P Widjaya.

Secara khusus, terkait dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, Direktur WALHI Kalimantan Tengah – Arie Rompas menerangkan, “Tanggung jawab negara bukan hanya pada saat ada asap. Kementerian Kesehatan perlu melakukan monitoring kesehatan secara berkala untuk wilayah yang terpapar asap baik sekarang maupun pasca kabut asap. Mesti segera ada penanganan secara maksimal terhadap penderita ISPA. Kami juga menghimbau Menteri Kesehatan, Ibu Nina Moeloek untuk turun ke lapangan dan merasakan dampak asap tersebut, sehingga tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa mencederai rasa keadilan masyarakat.” Demikian Arie Rompas – Direktur WALHI Kalimantan Tengah.