Setiap kali terjadi bencana alam, sinergitas antar pemangku kepentingan sering menjadi isu masalah. Sementara, bencana alam yang paling dominan terjadi berangkat dari persoalan air.
Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, total bencana selama 1815-2014 ada 13.707 kejadian yang 77% merupakan bencana hidrometeorologi, dimana 41% merupakan bencana banjir yakni 5.167 kejadian. Sehingga, Yayasan Lestari Indonesia (YLI) dengan dukungan dari Oxfam dan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Kebencanaan menyelenggarakan Simposium Nasional bertema “Membangun Sinergi Antar Multi Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Hidrologi di Indonesia” di Gedung Sekretaris Negara, Jakarta, pada 29 dan 30 April 2014. Targetnya, untuk mewujudkan kesamaan visi, strategi, dan sinergi antar para pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana hidrologi.
Direktur YLI, Aris Sutiyono mengatakan, simposium menghadirkan pegiat-pegiat di Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Nusa Tenggara Barat, Jayapura, dan lain-lain yang merupakan mitra Oxfam. Perspektif DAS menjadi sentral dalam simposium tersebut. Dianggap penting mengutamakan perpektif DAS demi sinergi penanganan bencana. “Banyak tumpang tindih kebijakan,” kata Aris.
Aris menjelaskan, ada tiga kementerian yang punya produk kebijakan yang tidak sinkron, belum lagi ketika dilapangan, pada masing-masing sungai, dengan terkait kebijakan dari pemerintah daerah. Tiga kementerian tersebut yakni Kehutanan dengan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST), Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jika masing-masing mengutamakan egosektoral, maka yang muncul adalah produk-produk kebijakan penanganan yang sporadis.
Aris menawarkan, agar persoalan sungai tersebut dilihat sebagai kepentingan nasional, sehingga ada badan nasional yang menangani. Pasalnya, sungai tersebut melintasi berbagai daerah. Tidak perlu ada lembaga baru lagi yang dibentuk, namun bisa diserahkan tanggung jawab sebagai koordinator pada kementerian yang sudah ada. Pemerintah daerah juga harus taat pada kebijakan nasional itu.
Aris mengingatkan, bencana banjir yang berdampak multidimensi, yakni gagal panen, penyakit, dan berbagai bentuk kerugian material.
Pada hari kedua, panitia membentuk beberapa kelompok diskusi terarah. Hasil diskusi akan diolah menjadi suatu bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Kebencanaan.