Political Will Pemerintah Tentukan Tumbuhnya Ekonomi Syariah

 Potensi Indonesia untuk menjadi pusat bisnis syariah sangat besar. Untuk mewujudkannya diperlukan political will dari pemerintah.

Ketua Pelaksana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah maka diperlukan political will dari pemerintah. Dalam hal ini presiden dan menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, OJK, dan BI. “Kita ini jumlah umat Muslim terbesar di dunia dan ekonomi Indonesia juga diperkirakan makin baik ke depan. Karena itu, sangat mungkin Indonesia menjadi pusat syariah dunia,” kata Ma’ruf kepada MySharing, saat ditemui dikantor di MUI Pusat Jakarta, Selasa (6/1)

Ia mengatakan, political will dari pemerintah sangat menentukan tumbuhnya ekonomi syariah. Selama ini ekonomi syariah di Indonesia tumbuh sendiri. Berbeda dengan Malaysia yang tumbuh didorong oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada ekonomi syariah. “Presiden Joko Widodo juga harus mendorong dengan kebijakan memihak kepada ekonomi syariah,” cetusnya.

Menurutnya, ekonomi syariah Indonesia ibarat macam tidur, sehingga perlu dibangunkan. Indonesia harus melakukan upaya-upaya kegiatan ekonomi syariah lebih besar lagi. Semua stakeholder industri keuangan dan perbankan syariah harus bersinergi berbagi peran untuk menghadapi MEA ini.”Stakeholder harus melakukan langkah-langkah agresif dan dukungan political will pemerintah itu sangat menentukan,” tegas Ma’aruf.

Kalau semua lini bergerak, apalagi kalau pemerintah memberikan semacam intensif seperti di Malaysia tentang perpajakan dan sebagainya. Maka, pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia akan sangat bagus, mengingat saat ini baru pada titik 5 persen. Di Indonesia belum ada bank syariah yang besar. Ia berharap ada salah satu bank BUMN dikonversi menjadi bank syariah. Maka pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia akan naik. Selain itu, misalnya dana-dana APBN, seperti di Malaysia disalurkan di bank-bank Islam. “Di Indonesia, belum ada dana APBN dan BUMN masuk ke bank syariah,” kata Ma’ruf.

MUI akan mendesak supaya ada political will pemerintah yang lebih besar lagi. Karena pemerintah berkewajiban mendorong pengembangan ekonomi syariah,yang tidak hanya menguntungkan umat Muslim, tapi juga non-Muslim. Seperti halnya di Bali, banyak orang China dan yang beragama Hindu mengambil dana-dana dari bank syariah. “Bank syariah itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk Muslim saja, tapi juga non Muslim,” ujarnya.