politik luar negeri

Politik Luar Negeri SBY Dianggap Berhasil

politik luar negeri
Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., pada Kuliah Umum “Peran Politik dan Ekonomi Indonesia di Dunia Internasional Khususnya Timur Tengah” yang diadakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia Pusat Studi Timur Tengah dan Islam (PPS UI – PSTTI) pada di Kampus UI, Salemba, Jakarta (3/9).

Pakar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup berhasil menjalankan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia di dua kali masa pemerintahannya. Sayangnya, kesuksesan SBY tidak disertai dengan pembuatan cetak biru kebijakan ekonomi politik Indonesia untuk beberapa kawasan di dunia. Baca juga: Kepentingan Ekonomi Indonesia di Timur Tengah.

“Padahal, kalau kita memiliki cetak biru untuk beberapa kawasan, kita bisa menjadi leader. Namun, sebaiknya kita tentukan dulu, mau jadi leader di kawasan mana?”, kata Prof. Hik, begitu ia biasa disapa pada Kuliah Umum “Peran Politik dan Ekonomi Indonesia di Dunia Internasional Khususnya Timur Tengah” yang diadakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia Pusat Studi Timur Tengah dan Islam (PPS UI – PSTTI) pada di Kampus UI, Salemba, Jakarta (3/9).

Dari antara keberhasilan pemerintahan SBY itu menurut Prof. Hik adalah berhasil masuknya Indonesia dalam jajaran negara G20, berhasil memecah Consultative Group on Indonesia (CGI), dan berkurangnya utang Luar Negeri, khususnya utang Luar Negeri oleh Pemerintah. Ditambahkannya, keberhasilan SBY meredakan ketegangan di Laut China Selatan. Maka tidak heran jika berembus wacana posisi berikutnya yang layak dijabat SBY adalah di tingkat dunia, seperti menjadi Sekjen PBB.

Keberhasilan Pemerintahan SBY memecah CGI menjadi sorotan khusus ahli hukum ini, karena ini yang langsung berimbas kepada meningkatnya daya tawar Indonesia di hadapan negara-negara kreditor. Sebagaimana diketahui, CGI adalah kumpulan negara pemberi pinjaman (kreditor) untuk Indonesia (1992—2007). Mekanisme pemberian pinjaman CGI adalah kolektif. Jadi, diilustrasikan oleh Prof. Hik, misalnya Indonesia hendak meminjam ke Jerman, “Dalam posisi mereka (CGI-red) bersatu, posisi kita lemah, Jerman akan mengatakan kami akan bicara dulu dengan Pemerintah Jepang untuk persetujuannya”, kata Prof. Hik.

Meskipun, yang namanya utang luar negeri, diakui oleh Prof. Hik berpotensi menurunkan kedaulatan Indonesia. “Semakin utang berkurang, semakin bagus. Karena, utang membuat kita tergantung secara ekonomi. Kita pun akan makin mudah diintervensi kedaulatnnya”, kata Prof. Hik.

Keberhasilan Pemerintahan SBY ini sebaiknya ditindaklanjuti, misalnya di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi Indonesia masih sangat terpusat pada pasar dalam negeri. Memang pasar dalam negeri Indonesia sangat menjanjikan, namun kita tetap perlu menjangkau pasar luar negeri. Salah satunya untuk harga diri bangsa. Ia menyontohkan, bank asal Malaysia dan Singapura dapat dengan mudah memiliki hingga 90% saham bank di Indonesia. Mereka juga dapat leluasa membuka cabang. Sebaliknya, bank asal Indonesia tidak bisa membuka cabang di Malaysia dan Singapura. Memang, perbankan kita juga belum tentu butuh benar untuk menjangkau pasar luar negeri secara bisnis, karena pasar dalam negeri saja sangat besar. Tapi, menurut Prof. Hik, membuka cabang di luar negeri ini dapat menjadi semacam kebanggaan atau eksistensi kita di kawasan.

Nah, fenomena ini kan semestinya masuk juga dalam cetak biru kebijakan ekonomi dan politik luar negeri kita untuk beberapa kawasan. Prof. Hik memberi contoh lainnya yang sebenarnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Mengutip pernyataan Presiden terpilih Jokowi tentang perwakilan Indonesia di luar negeri dijadikan agen pemasaran saja. Ide itu menurutnya masuk akal dan sudah ada yang melakukan, yaitu Jepang.

Pemerintah Jepang mendirikan Japan External Trade Organization (JETRO). Lembaga ini ditempelkan hampir di seluruh kedutaan dan perwakilan Jepang di seluruh dunia. Organisasi inilah yang aktif mempromosikan dunia usaha di Jepang, mencari pasar dan kerjasama baru. “Inilah bagaimana komitmen pemerintah Jepang untuk memaskukan para pelaku bisnisnya mendapatkan pasar di luar negeri, ini yang harus ditiru”, kata Prof. Hik.

More Stories
BNI Syariah Tambah 6 Outlet Dukung Qanun LKS Aceh