Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Setuju Kenaikan BBM, Asal Subsidinya Menyentuh Rakyat Kecil

 Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Rp 2.000 perliter , tidak dipersoalkan oleh warga Jakarta. Namun, mereka berharap pengalihan subsidi BBM-nya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat kecil.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Farida, warga Kampung Tengah Jakarta Timur, menyatakan setuju dengan kenaikkan BBM kalau pemerintah memandang penting untuk dilakukan. Ia berharap, pencabutan subsisdi BBM harus diarahkan untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. Penerimanya jangan sampai salah sasaran, atau ada permainan dalam penyaluran subsidi yang merugikan rakyat miskin. “Nyatanya masih saja, ada keluarga kaya yang mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Farida kepada MySharing, Selasa (18/11).

Hal senada disampaikan, Leina Hedy, warga Kramatjati Jakarta Timur. Wanita yang bekerja di perusahaan swasta di Duren Tiga Jakarta Selatan ini, tidak mempersoalkan kenaikkan BBM, yang penting pengalihan subsidinya harus benar-benar tepat sasaran.

Namun, katanya, jika ada opsi lain, ia masih berharap tidak ada kenaikan BBM karena berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok. Sebelum BBM naik saja, lanjutnya, harga terigu dan cabai sudah naik, apalagi sekarang, semua harga barang pasti naik. “Semoga kenaikan BBM ini yang terakhir,” ujar Leina.

Leina menyarankan, agar pemerintah melakukan sidak harga sembako di pasaran. Pasalnya, harga sembako belum stabil dan beranjak naik. Ia berharap pemerintah bisa mengontrol harga pokok sehingga pedagang maupun pembeli tidak dirugikan.

Hal berbeda diungkapkan Fiandi, supir kopaya 57 jurusan Kampung Rambutan-Blok M. Bagi Fiandy, sekalipun alasan Presiden Jokowi menaikkan BBM subsidi untuk kesejahteraan rakyat miskin, tetap saja memberatkan para supir angkot. Pasalnya, berdampak pada membesarnya biaya oprasional, seperti solar, setoran dan uang punggutan liar (temer). “Kenaikan BBM baru diumumkan saja, bos langsung naikkan setoran menjadi Rp 450.000 dari sebelumnya Rp 400.000,” gerutunya.

Dengan harga solar Rp 7.500 perliter, otomatis biaya oprasional kendaraan pun besar. Fiandi mengatakan, setiap hari operasi  membutuhkan 45 liter solar, dan uang yang harus dikeluarkannya  sebesar  Rp 250.000.  Sedangkan terhitung Selasa (18/11) untuk 45 liter solar, diperlukan uang sekitar Rp 337500. “Kalau dihitung-hitung biaya operasional perharinya sekitar Rp 800.000. Ya terpaksa, saya naikkan tarif dari Rp 3000 menjadi Rp 4000,” pungkasnya.

More Stories
Di Masa Pandemi, Waspadai Investasi dan Gadai Ilegal!