Kendati perekonomian melambat di tahun ini, Indonesia tetap mendorong pembangunan infrastruktur di tahun depan.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan pengurangan subsidi dalam anggaran belanja pada 2016. Dengan asumsi pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 5,5 persen dan inflasi 4,7 persen, draft anggaran 2016 pun dilihat secara positif. Fokus investasi infrastruktur yang kuat tersebut dinilai membuka pintu bagi instrumen sukuk untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur.
Pada 2015 pemerintah menetapkan target penerbitan sukuk sebesar Rp 79 triliun, atau setara 5,66 miliar dolar AS untuk membiayai defisit APBN dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar negeri, mengingat pasar keuangan global sedang bergejolak. Kendati penghitungan fiskal terlihat optimis, analis dari Moody’s menilai ada sejumlah tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menerapkan rencana anggaran.
“Risiko terbesar dari pengeluaran anggaran berasal dari kapasitas administratif pemerintah. Tahun ini pengeluaran infrastruktur lebih rendah dari perkiraan. Begitu pula dengan penghimpunan pajak,” demikian pernyataan Moody’s Investors Service, dilansir dari Islamic Finance News, Jumat (21/8). Baca: Islamic Development Bank Support Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Kesulitan dalam mengeksekusi APBN di tahun ini telah diperkirakan sebelumnya karena kinerja pemerintah tahun ini dinilai belum mencapai tujuan fiskal 2015, yaitu meningkatkan investasi infrastruktur dengan menggunakan dana penghematan subsidi. Kendati demikian pada kuartal ketiga tahun ini, kondisinya dinilai sudah semakin membaik.
“Belanja infrastruktur yang lebih rendah dari perkiraan telah menyebabkan pertumbuhan yang lebih kecil pada semester pertama tahun ini. Target pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto, malah merosot ke 4,7 persen pada semester pertama 2015 dari 5 persen pada tahun 2014,” jelas Moody’s. Baca: RAPBN 2016: Pemerintah Targetkan Pendapatan Rp 1.848,1 Triliun
Pemeirntah Indonesia berencana meningkatkan belanja infrastruktur dari Rp 290,3 triliun di tahun ini menjadi Rp 313,5 triliun pada 2016. Sementara pengeluaran subsidi mencapai Rp 201,4 triliun. “Kebijakan anggaran pada 2016 melanjutkan kebijakan di tahun ini yaitu menjaga defisit fiskal rendah. Namun, pengalihan pengeluaran menjadi investasi modal untuk mendorong pertumbuhan, sambil menurunkan belanja subsidi, menentukan permintaan domestik,” demikian Moddy’s.