Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa prihatin dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama seratus hari terakhir ini, yang terbebani bisikan partai pendukung.
Ketua Bidang hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi menilai kinerja Presiden asal Solo itu tidak terlalu mulus dalam membangun keberpihakan pada rakyat kecil seperti yang dikomandangkan saat kampanye. Ia pun menuding salah satu menyebabnya adalah faktor partai politik di sekitarnya.
Ia pun berkelakar, kalau bicara politik barometernya adalah keberpihakan dalam berbagai visi, terutama penegakan hukum. Namun, sayangnya di sektor ini terjadi ketidakpastian hukum. “Kisruh pengangkatan Kepala Polri sebagai bukti bisikan politik pun menjadi bumerang,” kata Muhyiddin kepada MySharing, saat dihubungi Jumat (30/1).
Dari segi stabilitas nasional, lanjutnya, meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah turun dua kali sepanjang Januari 2015 ini. Namun, nyatanya harga kebutuhan pokok tidak ikut turun. “Tidak keberpihakan pada rakyat kecil sangat jelas. Ini sangat ironis, kita tidak tahu siapa yang salah?,” tanya Muhyiddin.
Muhyiddin juga menyoroti kinerja menteri kabinet Jokowi yang menonjol dengan gaya blusukannya. Menurutnya, blusukan itu menjadikan kerja pemerintahan Jokowi belum maksimal karena hanya mengutamakan pencitraan. Buktinya, kordinasi antara instansi pemerintah pun dinilai masih tumpang tindih.
Muhyiddin pun mencontohkan, pelaranggan guru agama asing mengajar di Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja, sangatlah menyalahi aturan. Menurutnya, kewenangan guru agama asing itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri pun menuai masalah.
Ia menghimbau agar Jokowi dan para pembantunya seharusnya lebih banyak bekerja di kantor membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Bukannya membuat kebijakan yang malah membinggungkan rakyat.
Muhyiddin berharap agar Jokowi menjalankan program pemerintah terdahulu, jangan membuat kebijakan yang tidak jelas. Karena dampaknya sangat besar terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. “Uruslah negara ini dengan baik, jangan terlalu banyak kebijakan,” tukasnya.
Ulama MUI asal Bogor Jawa Barat ini berharap agar Jokowi tegas dalam mengambil sikap, utamanya kisruh Polri dan KPK yang dinilainya deras muatan politik. Menurutnya, jika Jokowi tidak tegas dalam kasus ini tidak dipungkuri akan menjadi bahan tertawaan banyak pihak tidak cuma oleh rakyatnya mungkin juga dunia. Oleh karena itu, sebagai pemimpin nasional, Jokowi harus mampu mengatasi kisruh ini jangan biarkan mengambang.
Muhyiddin pun berpesan, agar Jokowi tidak mudah dipengaruhi pembisik-pembisik yang mementingkan kepentingan kelompoknya. Jokowi harus fokus jangan minder dengan ketua partai yang mengusungnya. Karena dia bukan pejabat partai, tapi kepala negara yang harus tampil berani membela rakyatnya. “Menyedihkan sekali melihat Jokowi bekerja layaknya pejabat partai, terlalu takut pada Ketua Partai. Padahal Jokowi dipilih rakyat untuk mempimpin bangsa ini,” pungkasnya.