(Kika): Ketua Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf AMin, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dalam Halaqah Nasional di Gedung Nusantara IV Komplek Senayan, Kamis (10/12). foto:MySHaring.

Fraksi PPP dan MUI Gelar Halaqoh Nasional

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Halaqoh Nasional bertajuk “Kontribusi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional.” Acara ini diharapkan terciptanya hukum positif yang tidak merugikan rakyat.

(Kika): Ketua Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf AMin, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dalam Halaqah Nasional di Gedung Nusantara IV Komplek Senayan, Kamis (10/12). foto:MySHaring.
(Kika): Ketua Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf AMin, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dalam Halaqah Nasional di Gedung Nusantara IV Komplek Senayan, Kamis (10/12). foto:MySHaring.

Ketua Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan, produk hukum yang berlandaskan syariah berkontribusi besar bagi kemajuan masyarakat dan bangsa secara nyata. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin.

“Halaqoh nasional ini memiliki pijakan yang kuat dan memiliki relevansi dengan kebutuhan dan aspirasi umat Islam. Karena itu, perlu dilakukan pembahasan syariah dalam proses legislasi hukum positif secara intensif dan mendalam. Positifisasi hukum syariah juga menjadi bagian dari tujuan proklamasi,” kata Zainut dihadapan ratusan peserta Halaqoh Nasional di Gedung Nusantara IV komplek Senayan, Kamis (10/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mengatakan, bahwa dalam pembangunan nasional dibutuhkan peran ulama. Semangat ke-Islaman memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”MUI bertekad mengevaluasi hukum positif yang tidak menguntungkan rakyat,” tegas Ma’ruf.

Menurutnya, untuk membentuk kesamaan pandangan dalam mengaplikasi nilai-nilai syariah dalam UU, MUI akan mengandeng lembaga legeslatif, yudikatif dan eksekutif. “MUI akan memantau Rancangan Undang-Undang (RUU), review UU yang berlaku, dan mengusulkan UU yang diperlukan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, Halaqoh Nasional adalah forum yang sangat penting. Pasalnya, tegas dia, hal ini akan memperkuat relasi antara beragama dengan bernegara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang semuanya masih dalam bingkai Pancasila. “Kita berharap dengan pengkajian antar hukum dan beragama terjadi pilar-pilar kebangsaan yang sangat kuat dalam membangun Indonesia,” tukasnya.