19 April, Hari Penentuan Umat Islam Menangkan Pemimpin Muslim

Umat Islam  harus berjuang menangkan pemimpin Muslim Jakarta pada putaran dua ini.

Saatnya umat memilih. Itulah tagline persatuan umat Islam untuk menentukan pemimpin Muslim di Ibu Kota Jakarta.

Berkaitan dengan itu, sejumlah tokoh dan ulama yang bergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)  melakukan safari dakwah di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu.

Dalam ceramahnya di Masjid As-Sa’adah di Pulau Lancang, Wakil Ketua GNPF MUI Ustad Zaitun Rasmin mengajak umat terus berjuang dan merasa bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) DKI Jakarta adalah tanggung jawab bersama. “Ini tanggung jawab kita, 19 April adalah hari penentuan,” ujar Ustad Zaitun.

Ustad Zaitun menegaskan, bahwa kesuksesan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, yang akan dilaksanakan pada Rabu, 19 April 2017 mendatang, bagi umat Islam harus ditandai dengan terpilihnya pemimpin Muslim.

Demi untuk memenangkan pemimpin Muslim di Jakarta,  Ustad Zaitun mengajak umat Muslim melakukan dua hal. Yaitu, pertama memastikan agar semua yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya.  Adapun kedua, adalah mengajak seluruh warga untuk memilih pemimpin Muslim.

Penista Agama, Tak Ada Ormas Islam Beda Pendapat
Ustad Zaitun juga menegaskan, bahwa penegakan hukum atas kasus penodaan agama seharusnya tidak berbelit-belit. Karena semua ormas Islam sudah satu suaran mengenai masalah tersebut.

Menurut Ustad Zaitun, segala sesuatunya haruslah diserahkan kepada ahlinya. Terlebih lagi dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang telah dikuatkan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI.

Secara kelembagaan, jelas Ustad Zaitun, MUI adalah lembaga rujukan umat Islam yang kredibel. Sehingga setiap masalah harus diserahkan kepada ahlinya, yaitu MUI.

Ustad Zaitun menyakini, tidak ada ormas Islam yang berbeda pendapat mengenai kasus penistaan agama tersebut. Saya tidak pernah mendengar satu pun ormas Islam yang mengatakan itu bukan penistaan agama,” tegas Ketua Umum PP Wahdah Islamiyah ini.