2016, Pemerintah akan Tambah Utang Rp 605 Triliun

Kebutuhan pembiayaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 605,3 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, mengatakan memasuki tahun depan target pembiayaan utang netto sebesar Rp 330,9 triliun dan kebutuhan refinancing untuk utang yang jatuh tempo sebanyak Rp 274 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan pengadaan utang gross sebesar Rp 605,3 triliun.

“Kebutuhan pengadaan utang itu akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara, pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral, dan pinjaman dalam negeri. Untum pinjaman dari surat berharga negara dilakukan dengan metode penerbitan lelang, bookbuilding dan private placement,” kata Robert dalam Investor Gathering 2015, Senin (7/12).

Penerbitan surat berharga negara gross pada tahun depan akan mencapai Rp 532 triliun, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri. “Kegiatan pengembangan portofolio akan terus kami laksanakan. Penerbitan surat berharga negara ritel akan kami lakukan, begitu juga dengan surat berharga valas seperti tahun ini,” ujarnya.

Sementara, terkait pembiayaan proyek yang spesifik di tahun depan juga akan dilakukan antara lain melalui penarikan pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan project based sukuk (PBS). Khusus untuk PBS, target penerbitan pada 2016 mencapai Rp 13,68 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk proyek Kementerian Perhubungan sebesar Rp 4,9 triliun, proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 7,3 triliun, dan sisanya untuk proyek Kementerian Agama.

Adapun untuk pokok capaian pembiayaan proyek tahun ini antara lain realisasi pembiayaan luar negeri mencapai Rp 16,7 triliun dan PBS sebesar Rp 7,12 triliun. Dana PBS disalurkan untuk membiayai proyek Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agama.