Kunci terpenting dalam pengembangkan perbankan syariah nasional adalah dukungan pemerintah.
Presiden Direktur MayBank Syariah Indonesia, Norfadelizan Abdul Rahman, menyatakan, jika perbankan syariah nasional ingin berkembang lebih baik, maka keberpihakan politik terhadap perbankan syariah sangatlah penting.
Menurutnya, dukungan politik kepada perbankan syariah harus ada, sebab kunci terpenting adalah dukungan pemerintah. “Sedikit saja BUMN diminta untuk mengalirkan dananya ke perbankan syariah dan setiap tahun porsinya dinaikkan. Maka akan terlihat perbedaan besar di perbankan syariah,” kata Norfadelizan, dalam seminar bertajuk “Inovasi Produk Keuangan Syariah dan Implementasinya, di Jakarta, pada pekan lalu. Baca:Bisakah Indonesia Menjadi Trensetter Keuangan Syariah?
Ia menilai lobi soal pajak bagi bank syariah di Indonesia juga kurang memadai. Akibatnya insentif pajak masih kurang. Berbeda dengan di Malaysia, dimana pemerintah, politisi, dan kerajaan akan membuka mata memberi insentif. “Jangan seperti di sini, dana haji masih di konvensional. Saat diminta dari induk. Induk marah mengatakan, siapa yang akan tambal likuiditas saya?,” tukasnya.
Kembali ia menuturkan, hingga akhir desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah naisonal baru 4,48 persen. Sementara, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) naik dari 2,62 persen pada akhir 2013 menjadi 4,33 persen pada akhir 2014.