MUI: Wajib Hukumnya Rakyat Menurunkan Ahok

Jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, selalu mengeluarkan kebijakan tidak sesuai nilai-nilai agama. MUI menghimbau rakyat wajib menurunkan Ahok sebagai gubernur.

Ahok kembali mengulirkan ide menghebohkan yakni ”Membangun Apartemen Khusus Portitusi.” Para Pekerja Sek Komersil (PSK) di apartemen tersebut juga akan diberikan sertifikasi, seperti hanya di Filipina.

Ketua Komisi Bidang Pendidikan MUI, KH Anwar Abbas, menyanyangkan ide Ahok yang lebih mengedepankan falsafah liberalisme ketimbang ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam menerapkan kebijakan kerjanya.

Menurutnya, Ahok sebagai kepala daerah semestinya memikirkan bagaimana caranya agar rakyatnya hidup aman, tentram, bahagia, dan bermartabat. ”Apakah dengan melacurkan diri, mereka itu merasa nyaman, aman, bahagia dan bermartabat?,” tanya Anwar geram, saat dihubungi MySharing, Senin (27/4).

Anwar meminta Ahok jangan mentolerir rakyatnya yang mencari nafkah dengan melacurkan diri. Apalagi dengan melegalkan lokasinya membangun apartemen khusus portitusi. Sebagai gubernur, lanjutnya, Ahok berkewajiban membuat rakyatnya menjalani hidup bermartabat. Mengayomi dengan kebijakan yang menentramkan kehidupan, bukan malah yang memicu protes, terlebih apartemen khusus portitusi sekaligus PSK-nya akan disertifikasi.” Masa perzihanan ditolerir. Itu kan pekerjaan terhina dan dilarang agama,” tegasnya.

Ahok, kata Anwar, semestinya memikirkan bagaimana caranya membuat rakyatnya menjalani hidup bermartabat. Banyak teori yang bisa diberikan lewat sebuah pelatihan ketrampilan yang bisa mengangkat derajatnya menjadi manusia lebih baik. Karena PSK itu harus dibina dengan bimbingan rohani dan ketrampilan sehingga dia bisa kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat rejeki yang halal.

Kebijakan Ahok dari mulai akan membuat toko miras, tidak ada larangan khusus pesta bikini, hingga ide membangun apartemen khusus portitusi dan PSK diberi sertifikasi. Anwar menilai, bahwa kebijakan Ahok tersebut hanya politik ekonomi liberal yang memang tidak membawa-bawa agama ke dalam kehidupan ekonomi. ”Ahok itu cocoknya jadi gubernur Texas, Amerika Serikat atau Eropa. Bukan di Jakarta atau Indonesia,” tukasnya. Baca: MUI:Ideologi Apa Yang Diusung Ahok?

Anwar pun mempertanyakan ideologi apa yang dibawa Ahok dalam memimpin Jakarta ini? Sebab menurutnya, kalau ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 jelas tidak akan merealisasikan kebijakan Ahok tersebut.

Menurut Anwar, strategi pertumbuhan ekonomi dalam upaya menyejahterakan rakyat, penerapannya harus sesuai dengan ideologi politik bernegara yang diajarkan oleh alharhum Bung Hatta, mantan wakil presiden pertama Indonesia. ”Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila Berketuhanan Yang Maha Esa. Maka dipastikan Ketuhanan merujuk pada ajaran agama yang mengedepankan etika dan moral,” tukasnya.

Anwar kembali mempertanyakan, jika kepentingan ekonomi yang menjadi pertimbangan Ahok, maka kepentingan ekonomi siapa yang akan dibela?”Apakah kepentingan mukicari atau Yahudi, karena ada lokasi portitusi legal, toko miras legal dan pesta bikini?,” tegasnya.

Karena mengacu pada tulisan Bung Hatta yang mengatakan bahwa politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif. Dimana coraknya ditentukan oleh ideologi negara dan paham kemasyarakatan. Jadi untuk apa ekonomi Indonesia tumbuh kalau berakibat rakyat tidak bisa hidup tenang, damai dan bermartabat.

Anwar menilai bahwa Ahok dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya lebih mengedepankan falsafah liberalsime ketimbang peduli terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam. Padahal, rakyat Jakarta ini mayoritas Islam. Seyogyanya Ahok menerapkan kebijakan sesuai dengan falsafah dan ideoligi Pancasila dan UUD 1945. Dimana sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Masa Esa, sangat menjiwai sila-sila berikutnya. ”Memang Indonesia bukan negara Islam, tapi agama harus diperhatikanm,” tegasnya.

Anwar kembali menilai bahwa Ahok nampaknya tidak mau menerapkan nilai-nilai agama dalam pemerintahan yang dibangunnya. Menurut Anwar, seorang gubernur yang tidak mengerti tentang falsafah Pancasila dan UUD 1945, melakukan kebijakan dengan paham liberalisme. Maka harus dihentikan karena dia telah mengimpor kebijakan eropa yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Yang sekalipun bukan negara Islam tapi sangat teguh memegang nilai-nilai agama. ”Kalau Ahok terus mengeluarkan kebijakan sesuai paham liberaslime. Maka wajib hukumnya bagi rakyat menurunkan Ahok sebagai Gubernur,” pungkasnya. Baca: Cholil: Saya Tidak Rela Dipimpin Non Muslim