Indonesia Dorong IDB Bentuk Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Syariah

[sc name="adsensepostbottom"]

Indonesia menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-40 di Mozambik. Salah satu misi Indonesia adalah meminta IDB mendorong pembiayaan infrastruktur dengan menciptakan lembaga khusus pembiayaan infrastruktur dengan prinsip-prinsip syariah.

sukuk idbMenteri Keuangan – Bambang Brodjonegoro pada tanggal 7-11 Juni 2015 ini menghadiri penyelenggaraan Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-40 di Maputo, Mozambik yang dihadiri oleh 56 negara anggota IDB, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan hadir dalam kapasitasnya sebagai salah satu Gubernur IDB, dan menghadiri sidang tahunan tersebut untuk mengevaluasi kinerja IDB, dan menerima pelimpahan keketuaan Dewan Gubernur IDB.

Pada sidang tahunan IDB kali ini, Menteri Keuangan menyampaikan pidatonya yang berisi 3 (tiga) hal utama yaitu aktivitas pembiayaan IDB, pengisian jabatan senior di IDB, dan peranan bank dalam investasi infrastruktur di negara anggotanya.

Pertama, Menteri Keuangan mengapresiasi upaya IDB untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan memobilisasi pembiayaan untuk anggota IDB, khususnya strategi bank dalam menerbitkan sukuk secara global dan upaya mempromosikan industrI keuangan Islam secara umum. Menteri Keuangan juga mendorong IDB untuk lebih kuat dalam memberikan asessment pemberian utang agar penurunan pendapatan bersih tahun 1435 H (2014) sebesar 17 persen dapat diatasi di tahun-tahun mendatang. Menteri Keuangan juga terus mendorong IDB memperbaiki proses pencairan bank untuk memastikan bahwa pembiayaan proyek-proyek penting dapat dimobilisasi secara lebih cepat.

Kedua, terkait dengan manajemen bank, Menteri Keuangan juga mendorong IDB untuk segera mengisi kekosongan 2 (dua) posisi penting di IDB yaitu Wakil Presiden Keuangan dan Wakil Presiden Operasi. Pengisian jabatan tersebut harus menggunakan merit system untuk menjamin hanya kandidat terbaik yang akan mengisi posisi tersebut.

Ketiga, Menteri Keuangan menekankan pentingnya IDB dalam mendorong pembiayaan infrastruktur dengan menciptakan lembaga khusus pembiayaan infrastruktur dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu cara membantu negara anggota IDB untuk mencapai tujuan pembangunan infrastrukturnya. Dalam hal ini, Indonesia telah mempunyai pengalaman dan menawarkan kesediaanya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara anggota IDB lainnya.

Pada sidang tahunan IDB ke-40 tersebut juga dipastikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang tahunan IDB ke-41 di Jakarta tahun 2016. Pada pidatonya, Menteri Keuangan akan menyampaikan undangannya kepada seluruh delegasi Sidang Tahunan IDB ke-40 untuk menghadiri Sidang Tahunan IDB ke-41 di Jakarta.

Pada Sidang Tahunan IDB ke-41 tersebut, Indonesia akan menjadi Ketua Dewan Gubernur IDB bersamaan dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Tahunan IDB ke-41. Dengan menjadi penyelenggara Sidang Tahunan IDB tersebut, Indonesia akan berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan IDB sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan bersama negara-negara anggota. Sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IDB pada tahun 1995.

Terkait dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Tahunan IDB ke-41 tahun 2016, Indonesia juga akan menyelenggarakan exhibition pada Sidang Tahunan IDB tahun ini. Pada booth exhibition tersebut, Indonesia akan memberikan informasi umum mengenai Jakarta dan Indonesia, promosi kemajuan pembangunan, dan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Selain itu, akan ditampilkan video dan buku-buku pariwisata Indonesia untuk menarik kedatangan delegasi lebih banyak pada Sidang Tahunan IDB di Jakarta sekaligus berkunjung ke tempat-tempat lain di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri IDB telah mempunyai sejarah panjang kerjasama dengan IDB. Model kerjasama antara Indonesia dan IDB dituangkan dalam Strategi Kemitraan (Country Partnership Strategy) yang dalam penyusunannya menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, bantuan IDB akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada di RPJMN. Bantuan IDB kepada Indonesia telah dilakukan di semua sektor, dengan penerima manfaat terbesar pada sektor pertanian dan pendidikan.