Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi selama ini masih “percaya diri” dengan pengembangan rumah sakit dan pendidikan. Padahal potensi ekonomi Muhammadiyah sangat besar, tak hanya di rumah sakit dan pendidikan.
Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (MEK) – Ikhwan Ridwan di Jakarta, kemarin (21/7/2015), jelang Muktamar Muhammadiyah ke – 47 yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 Agustus di Makasar Sulawesi Selatan.
Menurut Ikhwan Ridwah, apabila anggota-anggota Muhammadiyah yang mempunyai jiwa berwiraswasta diberikan payung hukum, dan kemudian menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan antara Muhamamdiyah dan anggota-anggotanya, maka sinergi ini akan bisa menjadikan kekuatan ekonomi Muhammadiyah menjadi dahsyat.
Lebih lanjut jelas Ikhwan Ridwan, pemberian payung hukum dan pengakuan menjadi bagian dari lembaga usaha Muhammadiyah terhadap para anggotanya tersebut adalah sangat pantas, mengingat selama ini mereka juga selalu berkontribusi terhadap kemajuan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi dan penggalian dana segar, dalam bentuk infak, sadakah, dan dividen.
“Dengan adanya lembaga pengembangan usaha milik anggota Muhammadiyah, akan terjadi partisipasi ekonomi warga Muhammadiyah bisa dimaksimalkan. Apalagi fakta mengatakan saat ini banyak sekali usaha usaha yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah,” lanjut Ikhwan Ridwan lagi.
Lebih jauh menurut Ikhwan Ridwan, adanya lembaga pengembangan usaha milik anggota Muhammadiyah adalah sebuah strategi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dalam strategi ini, lanjut Ikhwan Ridwan, Muhammadiyah akan membuat berbagai unit bisnis berbasis komunitas dengan modal yang dibangun melalui konsolidasi para anggota dalam bentuk saham saham yang disepakati. Dengan model seperti ini, dalam waktu dekat di Muhammadiyah akan muncul berbagai unit unit bisnis yang dibangun oleh warga Muhammadiyah.
“Muhammadiyah (intinya) siap dalam menghadapi persaingan pasar bebas,” demikian ujar Ikhwan Ridwan – Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah menutup pembicaraan.