Putusan MK Kukuhkan Kewenangan OJK Atur dan Awasi Sektor Jasa Keuangan

Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya telah memperkuat landasan hukum OJK dalam kewenangannya mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK – Rahmat Waluyanto hari ini (Selasa 4/8/2015) di Jakarta mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan gugatan Tim Pembela Ekonomi Bangsa, sebagai keputusan yang memperkuat landasan hukum OJK dalam kewenangannya mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

“Dengan keputusan ini semua tugas dan fungsi pokok OJK dikukuhkan sesuai amanat UU Nomor 21/2011 tentang OJK. OJK menjadi satu-satunya lembaga independen yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal serta bidang edukasi dan perlindungan konsumen,” ujar Rahmat Waluyanto.

Menurut Rahmat, keputusan MK juga memperkuat keberadaan OJK dari sudut pandang konstitusional, karena disebutkan bahwa kehadiran OJK adalah constitutional important yang berarti dibutuhkan oleh konstitusi.

“Keputusan ini merupakan bekal bagi OJK untuk bekerja semakin baik dan terus mengembangkan sektor keuangan lebih baik lagi melalui peningkatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan Pemrintah, Bank Indonesia dan LPS,” jelas Rachmat lagi.

Sebelumnya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Ketua MK – Arief Hidayat memutuskan menolak semua gugatan pemohon atas beberapa pasal di UU OJK yang dianggap bertentangan dengan UUD.

Tim Pembela Ekonomi Bangsa sebelum ini memang memohonkan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK.