Ditengah ancaman krismon, FKSSK akan jaga investasi dan daya beli masyarakat. Bagaimana caranya?
Kurs rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah sampai hampir menembus level Rp 14.000, menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat, bahwa Indonesia terancam akan terkena krisis moneter jilid II, apabila kurs rupiah tersebut terus menukik terjun bebas ke level di atas Rp 16.000.
Namun demikian, tentu saja Pemerintah R.I. tidak berdiam diri dengan ancaman krisis tersebut. Pmerintah dan otoritas yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam jangka pendek akan fokus pada dua buah isu utama, yaitu meningkatakn investasi dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pertama, kebijakan untuk meningkatkan investasi, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Kedua, kebijakan untuk meningkatakn daya beli masyarakat dalam rangka menjaga konsumsi domestik,” demikian papar MenteriKeuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat konferensi pers FKSSK di Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, akhir pekan lalu di Jakarta.
Menurut Bambang Brodjonegoro, guna meningkatkan investasi, para anggota FKSSK sesuai kewenangan masing-masing telah mengeluarkan kebijakan percepatan belanja serta stimulus, untuk meningkatan investasi korporasi dan daya saing produk dalam negeri, termasuk kebijakan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sebagai contoh, Kemenkeu telah menerbitkan kebijakan pengamaman penerimaan dan pembiayaan APBN, baik dari penerimaan pajak maupun utang.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sendiri memperkuat kebijakan untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, BI akan memberi insentif kepada bank umum yang menyalurkan kredit ke UMKM.
“Mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM, melalui pemberian insentif kepada bank umum yang menyalurkan kredit ke UMKM dengan syarat tertentu, dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah,” jelas Agus.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, anggota FKSSK telah bersinergi untuk memberikan insentif guna menambah daya beli masyarakat, menurunkan harga barang dan jasa, serta meningkatkan ketersediaan kredit yang disalurkan lembaga keuangan.
“BI akan menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, dengan tetap mengakomodasi pertumbuhan,” demikian Agus Martowardojo – Gubernur Bank Indonesia.