Negara Abaikan Kekerasan Seksual pada Anak

Mempertanyakan keberpihakan negara pada persoalan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kritikan dan Tuntutan terhadap tayangan “Darurat kekerasan seksual anak” pada acara Indonesia Lawyer Club di TV ONE.

Dari siaran pers End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT Indonesia) yang diterima MySharing, Senin (19/10), pada 11 Oktober 2015, dunia Internasional baru merayakan Hari Anak Perempuan Internasional dan Indonesia pun ikut terlibat dalam merayakan hari yang sangat istimewa tersebut. Perayaan Hari Anak Perempuan Internasional tersebut tentu membawa kedukaan tersendiri karena tepatnya pada tanggal 03 Oktober 2015, Indonesia mengalami peristiwa duka kembali di mana seorang anak perempuan yang masih berusia 11 tahun didapat meninggal dalam sebuah kardus.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh F (11 tahun) mengakibatkan kematian, dan ini tentu menjadi perhatian kita, kondisi ini seakan menjelaskan dan menunjukan bahwa sekali lagi negara gagal untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik itu secara seksual, psikis, phisik dan ekonomi.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, tepatnya pada pukul 19:30 WIB, ada acara di sebuah stasisun televisi (TV ONE) pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC), acara tersebut bertemakan “Penjahat seksual mengancam anak kita” ILC menghadirkan beberapa orang narasumber dan pakar diantaranya ada Sekjend KPAI, Ibu Erlinda, KOMNAS Anak dan dari Kepolisian (Polda Metro Jaya), selain menghadirkan para pakar, acara ini juga menghadirkan anak-anak korban kekerasan seksual.

Sebenarnya acara ini sangat baik, karena biasanya program ILC menjadi wadah untuk melakukan diskusi untuk membahas persoalan hukum yang ada di masyarakat, namun acara pada tanggal 13 Oktober tersebut sangat tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama bagi korban yang hadir pada acara tersebut, ILC menghadirkan dan mewawancarai (menanyai) korban tanpa mempertimbangkan kondisi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Bahwa yang memprihatinkan dari kejadian ini adalah bahwa KPAI dan KOMNAS Anak mengetahui kehadiran anak korban pada acara tersebut, namun KPAI membiarkan korban untuk diwawancarai oleh penyelenggara acara.

Bahwa perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dan ada tiga (3) kewajiban dasar yang dilakukan oleh negara di antaranya adalah kewajiban untuk menghormati (respect) dan kewajiban untuk melindungi (protect). Kejadian menghadirkan anak korban ke publik merupakan suatu tindakan yang melanggar hak anak. Kewajiban negara untuk melindungi anak korban dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka dengan ini ECPAT Indonesia dan anggota ECPAT Indonesia menyampaikan sikap protes kepada Indonesia Lawyers Club (ILC) sebagai penyelenggara acara, KPAI dan KOMNAS Anak yang ikut terlibat pada acara tersebut menyampaikan sikap yang tegas untuk:

1. Ketika lembaga tersebut agar meminta maaf kepada publik mengenai kehadiran korban pada acara ILC tersebut;
2. Meminta kepada ILC untuk tidak melakukan kegiatan yang menghadirkan anak korban pada acara ILC selanjutnya;
3. Khusus KPAI sebagai lembaga negara agar segera memberikan sanksi kepada komisionernya yang hadir di acara tersebut.