Regulasi Justru Menghambat Gerak Ekonomi

[sc name="adsensepostbottom"]

Kalau kemakmuran suatu negara diukur dari berapa banyak regulasi yang dikeluarkan. Indonesia mungkin negara yang paling makmur. Tapi permasalahanya, justru regulasi itu yang menghambat ekonomi Indonesia bergerak.

uangDemikian diungkapkan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi, Wijayanto Samirin dalam seminar publik bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo : Prospek dan Tantangan,” di Energy Tower, Paramadina Graduate School, Jakarta, Rabu (21/10).

Wijayanto mengatakan, selama setahun membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK),  membuatnya merasakan banyak hal yang cukup menghambat pertumbuhan. Salah satunya berkaitan dengan regulasi yang ada.

“Satu tahun membantu pemerintah. Saya merasakan betul ketika kita ingin berinovasi merubah satu kebijakan. Itu konsideranya panjang sekali, hanya ingin megeluarkan kebijakan yang barangkali tidak lebih dari dua kalimat,” kata Wijayanto.

Menurutnya, dari tahun ke tahun tren regulasi meningkat. Itulah sebabnya kenapa pemerintah keluar dengan deregulasi. ”Karena kalau tanpa itu, kita betul-betul tidak bisa bergerak. Kita terikat oleh regulasi yang kita keluarkan sendiri,” tukasnya.

Wijayanto menuturkan, gaya pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah cukup dapat dilihat dari paket kebijakan yang sudah dikeluarkan. Hal itu menurutnya, menunjukkan fokus pemerintahaan saat ini.

”Sedikit menyinggung pemerintahan ini akan seperti apa sih style-nya. Itu bisa kita lihat dengan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.  Ini menggambarkan karakter pemerintahan sekarang ini,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa prosesnya bottom up, sebelum paket kebijakan ekonomi itu dikeluarkan ada begitu banyak diskusi dengan pelaku usaha, asosiasi, pakar dan pengamat ekonomi, dan praktisi. Kemudian masukan-masukan tersebut dipilah, dibuat cluster mana yang paling mendesak untuk dibuat kebijakan.

Wijayanto menuturkan, ada keunikan dari paket kebijakan ekonomi itu, yakni ingin bereaksi, ada masalah cepat direspon, padahal detail kebijakan paket ini belum kuat. ”Paket ini mirif sebuah novel yang judulnya sudah ada,  table of content ada, tapi isinya belum. Jadi masih ada ruang untuk beri masukan karena mayoritas ketika diumumkan paket itu belum final,” tukasnya.