Pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan pembiayaan infrastruktur hingga Rp 586 triliun.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jabar Yerry Yanuar, mengatakan Pemprov Jabar memiliki target sasaran dengan lima aspek utama yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan kereta api, infrastruktur perhubungan, infrastruktur sumber daya air, tata ruang dan energi, dan sarana permukiman dan perkantoran. “Namun, untuk mencapai itu perlu komitmen bersama,” kata Yerry dalam OJK International Conference on Islamic Finance 2015 bertema “Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance”, Kamis petang (12/11).
Oleh karena itu, Pemprov Jabar pun berencana menerbitkan obligasi daerah hingga menjalin kemitraan dengan investor untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur. Yerry mengungkapkan proyek yang diplot untuk dibiayai oleh obligasi adalah Bandara Internasional Kertajati, Majalengka.
Ia menambahkan investasi di Jawa Barat banyak bergerak ke arah barat karena fungsi DKI Jakarta sebagai ibukota laiknya gula yang menarik semut, karena itu pihaknya mencoba membangun infrastruktur ke arah timur dengan membuat Tol Cipali dan Bandara Kertajati. “Pemprov Jabar mengusulkan penerbitan obligasi untuk membiayai bandara,” ujar Yerry.
Luas Bandara Kertajati direncanakan mencapai 1.800 hektar dengan aerocity seluas 3.200 hektar. “Sekarang kami coba untuk meregulasikan 900 hektar dari 1800 hektar untuk dibiayai dengan obligasi daerah. Kalau itu terwujud, ini mungkin jadi obligasi daerah pertama di Indonesia,” cetusnya. Jumlah obligasi daerah yang rencannaya diterbitkan maksimal Rp 4 triliun dengan tenor paling lama 10 tahun dan imbal hasil maksimal 10 persen.
Namun, untuk jenis obligasi masih dalam pertimbangan apakah berupa obligasi konvensional atau sukuk. Saat ini, lanjut Yerry, pembahasan penerbitan obligasi daerah pun masih dalam tahap pembahasan di DPRD provinsi. “Kami mencoba obligasi yang kami tawarkan untuk membangun Bandara Kertajati itu apakah dalam bentuk penyertaan modal atau pinjaman daerah. Yang jelas untuk penerbitan obligasi daerah sedang dalam pembahasan Komisi 3 DPRD Jabar,” jelas Yerry.