Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) harus bersinergi dengan progam pemerintah.
Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono mengatakan, keberadaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) tidak bisa berdiri sendiri. Posdaya harus terpadu dengan program pemerintah, karenanya pembentukan Posdaya harus dilaporkan atau diketahui oleh aparat pemerintah.
“Paling tidak oleh lurah atau camat tempat Posdaya tersebut dibentuk. Aparat setempat harus mengetahui keberadaan Posdaya, sehingga bisa bersinergi dengan program pemerintah,” kata Haryono, dalam paparan bertajuk “Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala SMK-se-Madura, di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis (17/12), seperti dikutip dari laman Yayasan Damandiri.
Menurut mantan Menko Kesra dan Taskin ini, pelaporan pembentukan Posdaya akan membuat kalau ada program kerakyatan dari pemerintah, maka akan bisa diserap oleh Posdaya. Posdaya, tegas Haryono, bisa dibentuk di mana saja dan berada dimana saja. Yang penting pembentukan Posdaya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. “Untuk itu, anggota Posdaya hendaknya dari keluarga tidak mampu atau pra sejahtera,” ujarnya.
Haryono mengungkapkan, pembentukan Posdaya pada awalnya didasari millineium development goals (MDGs). Menurutnya, provinsi Jawa Timur dibawah pimpinan Gubernur Sukarwo, mampu meningkatkan target MDGs.
Namun demikian, lanjut dia, wilayah Madura secara ekonomi rendah, sehingga memungkinkan peningkatan perekonomian di pulau garam bisa berlangsung terus. Asalkan peningkatan itu dilakukan di jajaran akar rumput. Pasalnya, tegas Haryono, penilaian peningkatan kesejahteraan dalam Posdaya dilihat dari adanya peningkatan kualitas manusia. Bukan hanya dilihat dari kemajuan infrastruktur saja.
Nah karena penilaian kemajuannya adalah manusia, Haryono menjelaskan lebih lanjut, bahwa target dari pembentukan Posdaya meliputi, harus mampu menyelesaikan kemisikinan. “Artinya, Posdaya harus bisa “menghabiskan” keluarga miskin,” tegas Ketua Umum Dewan Kesejahteraan Nasional untuk Kesejahteran Sosial (DNIKS).
Selain itu, menurut Haryono,Posdaya juga harus mampu meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga miskin. Bahkan, kalau bisa sampai ke tingkat pendidikan perguruan tinggi. Terpenting lagi, Posdaya juga harus mampu menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Madura dengan potensi alamnya, ucap Haryono, dalam membangun 15 tahun ke depan tidak boleh hanya mengandalkan kekayaan alam saja. Agar Madura tetap mempunyai kekayaan alam untuk anak cucu di masa depan, dan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang parah.
Haryono berharap semua pihak membangun Posdaya sebagai sebuah gerakan masyarakat. “Posdaya dibangun oleh masyarakat untuk masyarakat, dan bisa diresmikan oleh masyarakat sendiri,” katanya.
Meski begitu, Ketua Umum Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (Hiprada) ini mengingatkan, keberadaan Posdaya bukan untuk menggantikan lembaga yang lebih dulu sudah ada. Menurutnya, harus ada sinkronisasi antara program Posdaya dengan program yang sudah ada. Fokus Posdaya sendiri adalah terhadap keluarga miskin. Dengan begitu, keluarga tersebut bisa mengikuti program gotong royong dan meningkatkan pendidikan anak.
Keterlibatan mahasiswa dalam Posdaya, bisa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya. Mahasiswa bisa melakukan pelatihan di desa sambil melatih warga desa. “Alhasil, kerjasama antara mahasiswa dan warga desa bisa menghasilkan sebuah produk, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Haryono.