Wajah politik tahun 2016 diharapkan lebih baik daripada 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunjukkan leadershipnya.
Pengamat Politik Djayadi Hanan mengatakan, tahun 2016 saatnya presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan leadershipnya, bahwa Jokowi sudah mengerti dengan berbagai masalah. “Dan rehuffle kabinet menurut saya adalah perlu karena tiga alasan,” kata Djayadi dalam diskusi “Menatap Wajah Politik Tahun 2016,” di Jakarta, Rabu (30/12).
Alasan pertama, Djayadi menyebutkan, karena Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyatakan diri masuk Kabinet Indonesia Hebat (HIK), dia perlu diberi posisi di kabinet. Kedua, presiden perlu melakukan eveluasi yang menyeluruh terhadap menteri-menterinya.
[bctt tweet=”Reshuffle kabinet Jokowi, salah karena tiga alasan, pengamat politik @jayadi72hanan. Apa saja?”]
“Reshuffle jilid I, Agustus 2015 lalu baru menyentuh menteri ekonomi dan beberapa menko tapi belum menyeluruh, padahal sudah harus diselesaikan,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, presiden Jokowi sudah memberikan sinyal akan resuleff. Sehingga tidak mungkin menari lagi menyinsal itu.
Ketiga, bahwa presiden memperhatikan suara publik yaitu janji presiden dan kabinetnya akan lebih banyak orang nonpartai dibandingkan orang partai.
Jadi, tegas Djayadi, kalau presiden mau melakukan reshuffle lakukan dengan eveluasi objektif. Misalnya, menteri yang dievaluasi itu dari non partai, maka diganti dari partai. Sebaliknya, kalau menteri itu dari partai, maka gantilah dari non partai. Memang pertanyaannya adalah kalau PAN mau diberikan dua jatah kursi, misalnya darimana kursi itu didapat? “Menurut saya kursi itu harus diambil dari jatah partai. Jangan diambil dari jatah non partai,” ujarnya.
Kenapa demikian ungkap Djayadi lagi. Karena menurut dia, presiden memerlukan dukungan politik dari partai-partai politik dan dukungan publik. Jadi presiden harus menyeimbangi kedua hal itu. Memang, kata dia, presiden memerlukan satu perenungan yang mendalam tentang reshuffle.
“Kalau mau reshuffle jangan lewat Januari 2016. Karena kalau sudah Februari ke bulan berikutnya, pemerintah sudah harus fokus menyelesaikan agenda-agenda prioritas di bidang ekonomi,” pungkasnya.