Komitmen kepala daerah sangat dibutuhkan dalam pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di setiap kota di seluruh Indonesia.
Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono sedang berbincang-bincang dengan penggerak Posdaya di acara deklarasi Posdaya di Karanganyer, Jawa Tengah, Rabu (30/12). foto: Damandiri.Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono, menuturkan, Posdaya membutuhkan komitmen dari kepala daerah agar kegiatan di dalamnya berlangsung secara berkesinambungan. “Melalui jaringan Posdaya, pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat diyakini lebih terarah,” kata Haryono, dalam acara deklarasi Posdaya Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu pekan lalu.
Haryono menegaskan, gerakan Pos Daya memanfaatkan forum komunikasi, penerapan dan pendidikan sekaligus wadah kegiatan fungsi keluarga secara terpadu dengan menggandeng masyarakat dari berbagai lapisan dalam merealisasikan pembangunan berbasis pemberdayaan.
Gerakan Posdaya ini membutuhkan komitmen kepala daerah terutama dalam mensinergikan program pemerintah dengan Posdaya. “Terdapat 55 ribu Posdaya di Indonesia. Beberapa diantaranya lemah karena kurang dukungan kepala daerah dan lokasi antar desa yang berjauhan seperti di Papua,” tegas mantan menteri Kesejahteraan Rakyat dan Taskin ini.
Posdaya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan 17 target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dunia di bidang penghapusan kemiskinan, kelaparan, dan mempersempit kesenjangan. Secara umum, menurut dia, Kabupaten Karanganyar telah memenuhi prinsip-prinsip percepatan SDGs yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan wirausaha mandiri.
Menurutnya, bupati Karanganyer yakni Juliyatmono ternyata sudah memiliki solusi yang melampaui target MDGs menuju SDGs dengan perencanaan yang berkesinambungan. Haryono berharap kecukupan modal pembangunan desa seperti dana desa di tahun 2016 dapat dimanfaatkan memperkuat Posdaya.