Untuk mendukung keuangan mikro di Indonesia, OJK mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, OJK Proksi merupakan bukti komitmen OJK untuk mendukung perkembangan industri keuangan mikro yang punya peran vital terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. “Kami ingin OJK Proksi menjadi pusat pengembangan dan inklusi keuangan dengan reputasi baik dan berkontribusi bagi program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mikro termasuk koperasi di daerah,” katanya dalam Peluncuran OJK Proksi, Selasa (15/3).
Ia mengharapkan OJK Proksi melahirkan pemikiran yang bisa meningkatkan keuangan mikro dan inklusi keuangan tidak hanya di Indonesia, tapi bisa dimanfaatkan pula oleh komunitas internasional. “Kami mengharapkan peran lebih dari lembaga keuangan dengan meningkatkan kapasitas masing-masing, terutama pengetahuan keuangan mikro melalui penciptaan produk keuangan yang cocok untuk bisa dinikmati dan diakses seluruh masyarakat, terutama tingkat bawah,” ujar Muliaman.
Menurut Muliaman, OJK Proksi akan melakukan berbagai inisiatif untuk mengembangkan keuangan mikro dan inklusi keuangan. Diantaranya dengan melakukan riset tematik, pembentukan pusat data dan pengembangan sistem informasi lembaga keuangan mikro, penerbitan publikasi, pelatihan, serta kajian peraturan dan kebijakan, pelaksanaan seminar dan kegiatan lainnya.
Inisiatif ini didukung dengan kerjasama berbagai lembaga yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara pakar keuangan mikro dan inklusi di seluruh dunia, sehingga akan memperkaya pengetahuan tentang keuangan mikro dan inklusi. Muliaman mengunkapkan OJK Proksi berdiri dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak seperti Asian Development Bank, Bank Dunia dan Islamic Development Bank.
Selain itu, OJK juga akan mengajak tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga universitas, lembaga donor, pemerintah daerah dan pelaku industri keuangan mulai dari bankir hingga pegiat koperasi dan lembaga keuangan mikro. “Untuk mengembangkan keuangan mikro dan inklusi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, karena itu kami mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak dari domestik dan lembaga internasional, universitas, industri jasa keuangan mulai dari bank sampai koperasi, kementerian dan pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.