Tarik Investor Asing, Indonesia Bersaing dengan Myanmar dan Vietnam

Investor dari negara maju mengincar pasar Asia yang potensinya  besar.  Indonesia  pun harus bersaing dengan Myanmar dan Vietnam.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, mengatakan, banyak investor dari negara maju mengincar pasar Asia yang dinilainya merupakan pasar terbesar di dunia.

“Investor akan mencari daerah mana yang paling kompetitif. Tentu investor juga perhitungkan jarak dan lain-lainnya. Sehingga diperlukan reformasi perizinan usaha di daerah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat,” kata Anton, dalam Forum Diskusi KPPOD dan  British Embassy Jakarta bertajuk “Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Anton, secara umum, Indonesia mesti berkompetisi dengan Vietnam dan Myanmar untuk menarik investasi asing. Apalagi investor Eropa dan Amerika Serikat (AS)  menilai ketiga negara tersebut cocok untuk menjadi basis produksi.

“Overall, dilihat bahwa pada akhirnya investasi di Vietnam atau Myanmar, atau pun Indonesia lebih menguntungkan. Maka investor akan datang ke negara tersebut untuk menanamkan investasinya. Ya tentunya investor cari yang paling kompetitif, karena itu memperbaiki regulasi perizinan menjadi penting,” papar Anton.

Anto menegaskan, investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja, dan itu menjadi indikator keberhasilan suatu negara. Karena menurutnya, suksesnya suatu negara adalah seberapa  jauh bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Dengan kondisi  kondisi fiskal tidak terlalu bagus, pajak menurun dan lainnya menjadi penting investasi masuk. “Tarik investasi asing, Indonesia bersaing dengan Myanmar dan Vietnam,” tukasnya.

Selain investasi, lanjut Anton, pemerintah berupa goernement spending, juga peran pelaku usaha sebagai  upaya untuk semua itu. Tidaklah ada upaya lain selain menciptakan iklim usaha yang baik.

“Perizinan kita termasuk pajak dan retribusi masih menjadi hal krusial bahkan menjadi hambatan. Maka bersama pemerintah, kedutaan Inggris, dan BKPM, bagaimana mendorong reformasi perizinan. Tentu jalan masih panjang, sehingga kita harus bergerak dan serius, walaupun banyak kesulitan yang dihadapi,” pungkas Anton.