Jelang Sidang Tahunan IDB, pemerintah Indonesia dan IDB menjajaki berbagai kemungkinan kemitraan.
Kementerian KeuanganKementerian Keuangan dan Islamic Development Bank (IDB) telah menyelenggarakan forum diskusi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur kemarin, Selasa (26/4), dalam rangka menyambut Sidang Tahunan IDB ke-41. Yang menjadi fokus utama dalam acara tersebut adalah menjajaki berbagai kemungkinan kemitraan antara Indonesia dengan IDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan keuangan inklusif.
Dalam Forum Panel Strategis di NTB, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi menyampaikan berbagai konsep syariah dalam rencana pembangunan infrastruktur maritim untuk mewujudkan keadilan ekonomi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “Hal ini sejalan dengan konsep syariah,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima MySharing, Rabu (27/4).
Pemerintah Provinsi NTB sendiri berencana membangun infrastruktur maritim dan Kota Baru Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara. Potensi Lombok dalam pembangunan infrastruktur maritim dan konsep pembangunan yang syariah dinilai relevan dalam pembahasan tersebut karena sejalan dengan tema utama Sidang Tahunan IDB ke-41, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Keuangan Inklusif”.
Dalam kaitan itu, pembangunan Kota Bandar Kayangan akan menerapkan prinsip-prinsip “Public – Private People Partnership” (4P), yang diwujudkan dengan mendirikan perusahaan bersama, dimana saham-saham perusahaan akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, para investor dan manajemen professional, dan para pemilik lahan.
Skema ini dimaksudkan dalam rangka untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), memastikan stabilitas di masa mendatang, di mana masyarakat akan punya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap pembangunan dan juga akan merasakan manfaat pembangunannya.
Menanggapi konsep pembangunan tersebut, Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro pun mengimbau agar Sidang Tahunan IDB ke-41 bukan saja menjadi ajang pertukaran pikiran dan gagasan bagi perbaikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah global. Namun juga agar menjadi media efektif bagi dunia usaha dan pemerintahan untuk meningkatkan eksposur produk maupun program prioritas guna meraih transaksi bisnis dan pembiayaan konkrit maupun dukungan teknis lainnya. “Dalam konteks ini Propinsi NTB memiliki modal strategis sebagai mitra, peserta maupun kontributor sidang tahunan ini mengingat prestasi yang cukup impresif sebagai destinasi “Halal Tourism” terbaik di dunia”, tutur Bambang.
Sementara Presiden IDB Group Ahmad Mohamed Ali juga menanggapi pentingnya dukungan berbagai pihak untuk dapat mendukung terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur yang akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan di daerah. “Pembiayaan infrastruktur akan menjadi pilar utama dalam hubungan antara IDB dan Indonesia, karena dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan inklusi keuangan. Fokus IDB pada infrastruktur akan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Keuangan Inklusif Jadi Sorotan
Di hari yang sama, Ali melanjutkan kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur dimana acara kunjungan bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Selain mempromosikan Sidang Tahunan IDB ke-41, fokus kunjungannya adalah berbagai kemungkinan kemitraan antara Indonesia dengan IDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui Sistem Keuangan Inklusif. Fokus ini ditujukan dengan menyoroti berbagai upaya pemberdayaan ekonomi mikro dan alih profesi para pekerja informal menjadi pelaku usaha mikro melalui program dan penyaluran pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
[bctt tweet=”Pembiayaan infrastruktur akan jadi pilar utama hubungan IDB – Indonesia” username=”my_sharing”]
Ali bersama dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini duduk dalam forum panel strategis untuk membahas berbagai upaya dan dukungan IDB dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui Sistem Keuangan Inklusif.
Forum Panel Strategis ditutup dengan peresmian gedung baru Twin Tower UIN Sunan Ampel oleh Menteri Agama RI yang disaksikan oleh Presiden IDB. Pembangunan gedung baru Twin Towers UIN Sunan Ampel tersebut merupakan salah satu proyek pembangunan di sektor pendidikan yang didanai oleh dukungan pinjaman dari IDB.