Indonesia kembali menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IDB, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 1955.
Indonesia mendapat kehormatan untuk menjamu delegasi dari 56 negara anggota Islamic Development Bank (IDB) dalam Sidang Tahunan IDB ke-41 yang akan diselenggarakan pada 15-19 Mei 2016. Tema yang diusung dalam Sidang Tahunan kali ini adalah Enhancing Growth and Poverty Alleviation Through Infrastructure Development and Financial Inclusion (Penguatan Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Keuangan Inklusif).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional Andin Hadiyanto mengatakan, tema tersebut sejalan dengan kondisi, tantangan dan kesempatan yang dihadapi semua negara anggota IDB, karena sebagian besar adalah negara berkembang. Selain itu, tema Sidang Tahunan IDB juga sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia 2015-2019 terkait pengembangan infrastruktur dan keuangan inklusif.
“Pengembangan infrastruktur ini meliputi infrastruktur fisik dan sosial, seperti infrastruktur konstruksi, sumber daya air, energi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, di dalam keuangan inklusif mencakup pula inovasi keuangan inklusif, maupun islamic trade finance dan keuangan mikro syariah,” katanya dalam Press Briefing Sidang Tahunan IDB ke-41, Rabu (11/5).
Ia menambahkan dalam Sidang Tahunan tersebut pun akan dibahas mengenai kerjasama antar negara anggota IDB untuk meningkatkan pembangunan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan IDB yang fokus pada ekonomi syariah terkait infrastruktur dan keuangan inklusif, Andin pun berharap forum tersebut dapat bermanfaat bagi Indonesia, yang hingga kini pangsa pasar keuangan syariahnyamasih di kisaran lima persen.
“Peran ekonomi syariah akan lebih kami tingkatkan di masa mendatang. Forum Sidang Tahunan IDB menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya karena ada ahli ekonomi syariah dan pelaku industri keuangan syariah dari 56 negara anggota yang kita bisa ambil manfaatnya dari forum ini,” tukas Andin.
Sementara, Sekretaris Eksekutif IDB Ghassan Al-Baba menekankan, pentingnya peran Indonesia dalam Sidang Tahunan ke-41 sebagai salah satu pendiri IDB. “Indonesia tidak hanya sebagai negara anggota IDB dan negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia, tapi juga sebagai anggota pendiri IDB sehingga berperan penting dalam membentuk struktur IDB,” ujarnya.
Pertemuan Tahunan IDB ke-41 tidak hanya menjadi sebuah kesempatan untuk membahas secara mendalam mengenai ide dan kebijakan ekonomi serta keuangan syariah, namun juga menjadi forum yang efektif bagi pemerintah dan kalangan bisnis untuk melihat peluang kerja sama dan saling memberikan bantuan teknis. Ghassan menuturkan forum Sidang Tahunan pun tak hanya akan dihadiri oleh delegasi dari 56 negara anggota, tetapi juga dari sejumlah lembaga internasional.
“Forum ini akan dihadiri sejumlah rekan yang datang dari Teluk Arab seperti lembaga keuangan, koperasi dan lainnya. Secara total sudah ada 1100 delegasi yang mendaftar dan jumlahnya terus meningkat. Delegasi penting lainnya diantaranya adalah Head of UNDP, Bank Dunia, Asian Development Bank, PBB dan perbankan Afrika,” papar Ghassan.
Selain itu, beberapa kesepakatan penting juga akan ditandatangani terkait proyek baru dan potensi baru dalam hubungan kerja sama dan area strategis. Di antaranya adalah kerja sama dengan UNDP dalam hal koordinasi aktivitas gabungan untuk membantu pengungsi. “Ada pula kesepakatan pembiayaan antarlembaga dan kerja sama proyek yang sudah dibicarakan antara IDB dan negara anggota,” pungkasnya.
[bctt tweet=”Kemenkeu: Peran ekonomi syariah akan lebih ditingkatkan di masa depan” username=”my_sharing”]
Rangkaian Sidang Tahunan IDB ke-41 dibagi dalam enam topik besar, yaitu (1) koordinasi dan kerjasama teknis untuk pembangunan antarnegara-negara anggota; (2) inisiatif pembangunan ketahanan ekonomi bagi negara anggota; (3) memajukan investasi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan; (4) pembiayaan syariah yang inovatif untuk pengentasan kemiskinan; (5) pasar syariah mikro bagi keuangan inklusif; (6) pendekatan syariah dalam pendanaan infrastruktur.