Tiga Aspek Ekonomi Syariah untuk Capai Sustainable Development Goals

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keuangan syariah.

Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, keuangan syariah punya peran penting untuk mencapai sustainable development goals. “Dengan keuangan syariah yang transparan dan akuntabel diantara pihak yang terlibat membuat banyak sektor pengembangan berkelanjutan yang dapat tercakup oleh keuangan syariah, seperti keuangan inklusif, kesetaraan dan keadilan untuk seluruh masyarakat,” katanya dalam 11th IDB Global Forum on Islamic Finance, Senin (16/5).

Ia menambahkan, dengan karakter keuangan syariah melalui terbangunnya kepercayaan antara kreditor dan nasabah, lebih banyak pula nasabah keuangan syariah yang merupakan masyarakat miskin dan unbankable namun memiliki keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Menurut Bambang, setidaknya ada tiga aspek ekonomi syariah yang sesuai dalam mendukung sustainable development goals.

Pertama, keuangan mikro syariah, yang berperan dalam pengentasan kemiskinan. “Keuangan mikro syariah memiliki dua misi yaitu, sosial religi dan ekonomi. Dari sisi sosial religi untuk mendukung attitude masyarakat dan di sisi ekonomi untuk membantu menjaga operasional dan pembiayaan secara berkelanjutan,” katanya.

Kedua, sektor keuangan sosial yang terdiri dari lembaga berbasis filantropi yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Merujuk pada Laporan Keuangan Syariah yang dirilis oleh Islamic Development Bank (IDB), ia menekankan pentingnya peran sektor keuangan sosial dalam mengurangi kemiskinan. “Di Indonesia wakaf menjadi entitas yang mampu mengatasi isu pendidikan, kesehatan dan masalah sosial lainnya,” tukas Bambang.

Kendati demikian, lanjut Bambang, masih diperlukan upaya keras untuk membuat aset wakaf efektif di Indonesia. “Sekarang aset wakaf di Indonesia sebanyak 1,4 miliar meter persegi, namun kebanyakan masih idle. Jika aset wakaf ini bisa dioptimalkan, maka akan berkontribusi bagi kesejahteraan umat,” ujarnya.

[bctt tweet=”Kemenkeu: aset wakaf di Indonesia sebanyak 1,4 M ha, kebanyakan idle ” username=”my_sharing”]

Ketiga, pemanfaatan instrumen sukuk yang dinilai efektif dalam pembangunan infrastruktur. Ia menuturkan,sukuk mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan berdasarkan underlying asset, menyediakan mekanisme efektif dan sebagai lindung nilai yang stabil. “Di Indonesia sukuk memiliki peran penting dalam pembiayaan infrastruktur. Pemerintah telah menerbitkan sukuk yang di-earmark untuk membiayai proyek rel kereta api, jalan tol dan lainnya. Dengan pembiayaan ini memberi jaminan bagi keefektifan dalam proses sukuk,” papar Bambang.