Dalam pengalihan Blok Cepu, justru yang mengatakan Indonesia belum mampu itu, adalah orang Indonesia sendiri.

Ekonom, Kwiek Kian Gie, bercerita tentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil saat dirinya menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko EKUIN). Kwiek pun berkisah tentang habisnya kontrak penggelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil hingga diperpanjang kembali.
Kwiek menegaskan, Indonesia sejatinya tidaklah kekurangan teknokrat. Saat dirinya menempuh pendidikan di Belanda dan menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, diketahui jika mahasiswa Indonesia saat itu sudah ada hampir di semua negara di dunia.
Dengan data itu, lanjut Kwiek, sangat mudah bagi bangsa Indonesia untuk mengelola Blok Cepu. Apalagi, dari sisi pendanaan juga tidak ada masalah, sebab sudah ada empat bank dalam negeri yang siap membiayai.
- Fauzi Arfan Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum AASI 2026–2029
- Milad ke-34, Bank Muamalat Perkuat Sinergi Filantropi: Renovasi Masjid-Musala di Wilayah Bencana Sumatera
- Milad ke-34, Bank Muamalat Teguhkan Komitmen Tumbuh Bersama dan Memberi Manfaat
- BCA Syariah Gelar Aksi Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Kwiek pun pertanyakan, lalu kenapa Blok Cepu lepas kembali, padahal kontraknya harusnya habis pada 2010 lalu? “Ya karena para pemimpin tak punya kemerdekaan.Mentalnya ingin mengabdi pada pemodal asing. Kenapa seperti itu, karena memang dirancang seperti itu oleh Amerika Serikat,” ungkap Kwiek dalam diskusi bertajuk “Arah Kebijakan yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945,” di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (17/5).
Mantan Kepala BAPPENAS ini pun merasa heran, dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi dan nyata terlihat soal mengambil alihan Blok Cepu, justru yang mengatakan bila Indonesia belum mampu untuk mengoperasikan, itu orang Indonesia sendiri.
“Yang membela bahwa kita tidak mampu, itu orang Indonesia semua. Inilah mental para pemimpin tak punya kemerdekaan,” tegasnya.
Padahal, lanjut Kwiek, dalam kasus pengelolaan Blok Cepu, dirinya hanya ingin mengganti kepemilikan saja. Karena teknis operasional sebenarnya tambang minyak itu sudah dioperasikan oleh tenaga-tenaga Indonesia sendiri. Sedangkan jajaran direksi bisa saja tetap dipertahankan dengan gaji tetap, atau ditambahi kemungkinan mereka pasti mau bekerja.

