Pemotongan pajak menjadi salah satu hal utama untuk mengakomodasi keuangan syariah.
Dalam rangka menarik investor ke Turki, pemerintah setempat mempersiapkan sejumlah paket kebijakan. “Untuk meningkatkan iklim investasi, kami mendesain sejumlah kebijakan, termasuk pemotongan pajak, demi menarik minat investor,” kata Deputi Perdana Menteri Turki Nurettin Canikli, dilansir dari Anadolu Agency, Selasa (14/6).
Ia menambahkan, salah satu peraturan baru yang sedang disiapkana dalah terkait skema pajak keuangan syariah. “Kami akan menghapus semua rintangan dalam pengembangan produk keuangan syariah demi menarik arus modal dan pembiayaan dari negara-negara Islam ke Turki,” ujar Canikli.
Dalam konteks dukungan terhadap pengembangan industri keuangan syariah di Turki, Canikli menuturkan pemerintah akan menyesuaikan sejumlah skema pengenaan pajak. “Akan ada penyesuaian pada undang-undang pajak korporasi, pajak pertambahan nilai, dan biaya-biaya,” paparnya.
Selain kebijakan terkait industri keuangan syariah, pemerintah juga akan mempermudah izin kerja bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki keterampilan. “Tenaga kerja ahli dan investor dari luar negeri yang bisa mendukung pengembangan, investasi dan kontribusi bagi teknologi, akan diberikan Turkuaz Card, yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Turki secara permanen,” jelas Canikli.
[bctt tweet=”Turki komitmen hapus rintangan pengembangan produk keuangan syariah ” username=”my_sharing”]
Ia mengungkapkan, pemerintah Turki pun akan mengajukan rencana paket kebijakan tersebut ke parlemen dalam beberapa hari ke depan. “Detail dari kebijakan akan lebih jelas tertuang di undang-undang yang akan segera kami serahkan kepada Majelis Nasional,” pungkasnya.