Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 mencapai Rp 4.796 triliun.
Di tengah kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, diperlukan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur. Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) pun menjadi salah satu solusinya. Melalui Indonesia PPP Day 2016, Kementerian Keuangan menunjukkan kesiapan dan komitmennya mendukung skema KPBU.
“Dibukanya kesempatan untuk swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya memberikan tambahan resources selain pendanaan APBN, namun juga memberikan ruang investasi bagi swasta dan kesempatan pemerintah dan swasta berpartner untuk membangun negara ini”, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech Indonesia PPP Day 2016, Kamis (24/11).
- Milad ke-34, Bank Muamalat Teguhkan Komitmen Tumbuh Bersama dan Memberi Manfaat
- BCA Syariah Gelar Aksi Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Pembiayaan Solusi Emas Hijrah Bank Muamalat Melonjak 11 Kali Lipat
- Bank Mega Syariah Ekspansi Pembiayaan Emas, Dorong Akses Investasi Emas via Flexi Gold
Kementerian Keuangan pun telah menyediakan fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek/project development facility (PDF), dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF), dan penjaminan infrastruktur. Sri Mulyani juga menegaskan tiga institusi pengelola fasilitas fiskal yang terdiri dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, PT PII, dan PT SMI secara bersama-sama siap untuk mendukung proyek KPBU.
“Penyediaan fasilitas dan dukungan tersebut merupakan inovasi dari kami selaku pengelola fiskal. Sehingga, dengan skema KPBU, bukan berarti APBN tidak diperlukan, tetapi APBN dialokasikan namun dengan pola yang berbeda yaitu melalui PDF, VGF, dan penjaminan, di mana kami yakini pola ini lebih efisien dan akuntabel,” ujar Menkeu.
Skema KPBU pun terbukti efektif dengan telah adanya sembilan proyek senilai Rp 81,79 triliun yang mencapai penandatanganan perjanjian KPBU, yang tiga proyek di antaranya telah mencapai financial close. Proyek yang telah mencapai financial close yaitu CJPP, Palapa Ring Paket Barat, dan Palapa Ring Paket Tengah.
Berikut adalah sembilan proyek yang telah menandatangani perjanjian KPBU:
1. Proyek CJPP senilai Rp 40 triliun telah financial close pada 6 Juni 2016. Fasilitas Penjaminan Bersama.
2. Proyek SPAM Umbulan senilai Rp 2,1 triliun telah tanda tangan perjanjian KPBU pada 21 Juli 2016 dan financial close ditargetkan November 2016, fasilitas PDF, VGF, Penjaminan PT PII.
3. Palapa Ring Paket Barat senilai Rp 1,28 triliun telah financial close pada 11 Agustus 2016. Fasilitas PDF, AP, Penjaminan PT PII.
4. Palapa Ring Paket Tengah senilai Rp 1,38 triliun telah financial close pada 29 September 2016. Fasilitas PDF, AP, Penjaminan PT PII.
5. Palapa Ring Paket Timur senilai Rp 5,13 triliun telah tanda tangan perjanjian pada 29 September 2016 dan financial close ditargetkan Maret 2017. Fasilitas PDF, AP, Penjaminan PT PII.
6. Tol Manado-Bitung senilai Rp 5,1 triliun telah tanda tangan perjanjian pada 8 Juni 2016. Fasilitas Penjaminan PT PII.
7. Tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp 9,9 triliun telah tanda tangan perjanjian pada 8 Juni 2016. Fasilitas Penjaminan PT PII.
8. Tol Batang-Semarang senilai Rp 11 triliun telah tandatangan perjanjian pada 27 April 2016. Fasilitas Penjaminan PT PII.
9. Tol Pandaan-Malang senilai Rp 5,9 triliun telah tanda tangan perjanjian pada 8 Juni 2016. Fasilitas Penjaminan PT PII.