Pengusaha UMKM dapat dibiayai dengan skim syariah.
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah M Syakir Sula mengutarakan, jika ingin menjadikan sistem ekonomi syariah berjalan dengan baik di Indonesia, maka Jakarta harus mengimplementasikan pula sistem ekonomi syariah. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan kantor pusat lembaga jasa keuangan syariah ke Jakarta.
“Mulai sistem perbankan syariah pusatnya di Jakarta kecuali BPD, lalu di asuransi sekarang ada 46 asuransi syariah, maka kalau mau mensyariahkan Indonesia di bidang asuransi tempatnya adalah di Jakarta,” tukasnya dalam Diskusi Ekonomi Syariah “Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah”, Rabu (25/1).
Dalam cakupan lebih kecil, ia pun mengharapkan pemimpin DKI Jakarta ke depannya dapat mengimplementasikan konsep ekonomi syariah dalam skala kebutuhan masyarakat Jakarta. Contohnya usaha kecil yang dimodali menjadi pengusaha dengan menggunakan skim syariah atau menerapkan koperasi berbasis syariah.
- Bank Mega Syariah Umumkan Pemenang Poin Haji Berkah Tahap 3
- BSI Resmi Naik Kelas Sebagai Persero, Mayoritas Pembiayaan ke Segmen Konsumer dan Ritel
- BCA Syariah Luncurkan BSya Digital Membership Card Ivan Gunawan Prive dan Mandjha
- CIMB Niaga Ajak Nasabah Kelola Gaji dan Finansial dengan Lebih Bijak melalui OCTO
Syakir menuturkan, pihaknya juga menginginkan ada nuansa Islami yang menunjang gaya hidup masyarakat Jakarta, misalnya spa, karaoke syariah, atau wisata syariah. Di sisi lain, kebutuhan akan musholla yang luas dan besar di pusat perbelanjaan akan turut pula menyokong aktivitas belanja dengan nyaman.
“Di masyarakat sekarang ini ada kecenderungan pemahaman ekonomi syariah cuma lembaga jasa keuangan syariah padahal sebetulnya semua kegiatan ekonomi yang di dalamnya tidak ada ribawi itu ekonomi syariah. Jakarta itu luar biasa, ekonomi syariah harus jadi nafas pemerintah DKI Jakarta. Banyak yang harus diimplementasikan dan jadi contoh daerah lain,” cetus Syakir.
[bctt tweet=”Ekonomi syariah harus jadi nafas pemerintah DKI Jakarta!” username=”my_sharing”]

