Warga dan pemilih Jakarta justru akan melihat tidak adanya netralitas dalam Pilkada Jakarta.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Harmonis menilai kedatangan Menteri Kamiritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kapolda Metro Jaya M. Irawan, dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksamana ke kediaman Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin pada Rabu malam (1/2), justru merusak citra pemerintah, polisi, dan tentara.
Karena menurut Harmonis, Luhut sebagai Menko Maritim tidak memiliki tugas yang berkorelasi dengan polemic persidangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersangka penistaan agama. “Respeknya semakin turun, seharusnya kavling itu tidak diambil oleh Luhut,” kata Harmonis di Jakarta, Kamis (2/2).
Selain itu, jelas dia lagi, Kapolda Irawan dan Pangdam Tedy terlihat datang dengan menggunakan pakaian dinas harian. Ini seakan kedatangan mereka mewakili institusi kepolisian dan angkatan bersenjata.
Hal yang wajar jika kemudian banyak masyarakat bertanya-tanya apa tujuan kedatangan para pejabat elit tersebut ke rumah kyia karismatik usia 73 tahun, di suasana malam lagi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu alias dadakan. Bahkan, uniknya setelah polemik terjadi yakni penghinaan Ahok terhadap KH. Ma’ruf Amin di persidangan yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (31/1).
“Kedatangan Kapolda dan Pangdan ke rumah KH. Ma’ruf Amin setelah polemik terjadi memperlihatkan keberpihakan. Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah memperumit masalah,” ungkap Harmonis.
Harmonis mengatakan, warga dan pemilih Jakarta justru akan melihat tidak adanya netralitas dalam Pilkada Jakarta. Karena ketiganya salah menunjukkan komunikasi nonverval mereka ke publik.
”Luhut jika memang melihat ada persoalan jangan dia yang turun, suruh orang lain yang turun. Kedatangan Luhut ini, justru memperlihatkan dengan terang-benderang keberpihakan istana,” tukas Harmonis.
Selain itu, lanjut dia, Luhut membawa Kapolda dan Pangdam. Padahal sebagai Menko Maritim, Luhut tidak memiliki garis komanda dengan Kapolda dan Pangdam. ”Ya harusnya, Wiranto kalau memang masalah keamanan. Lagi pula partainya Wiranto mendukung Ahok,” jelas Harmonis.
.