Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) tidak fokus dan konsisten.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati menyebutkan, bahwa awal dirilisnya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) pemerintah sudah cukup jelas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, pada PKE selanjutnya tujuan daripada pemerintah itu seperti kabur.
“Ada paket debirokrasi dan deregulasi. Tapi kalau dilanjutkan dari yang paket selanjutnya banyak yang terputus dari target utamanya, yakni tidak fokus dan konsisten,” kata Enny dalam diskusi bertajuk “ Ekonomi Tanpa Akselarasi Gagalnya Paket Stimulus”, di kantor INDEF, Jakarta, Kamis (9/2).
Untuk meningkatkan produktitivitas menurut Enny, pemerintah seharusnya menjalin komunikasi dengan dunia usaha. Ini bertujuan agar apa yang dibutuhkan dan yang menjadi hambatan bisa diakomodir dalam paket kebijakan tersebut.
Enny mencontohkan, justru kalau dengar dari eveluasi pokja. Begitu pokja itu dilakukan mediasi dengan pelaku usaha justru dampak dari paket ini malah menjadi beban tambahan ke dunia usaha. “Misalnya, untuk memberi insentif. Ada beberapa persyaratan tapi kemudian intensifnya nggak jalan,” ujarnya.
Untuk itu, saran dia, pemerintah diminta lebih jelas dalam mengimplementasikan kebijakan deregulasi maupun debirokrasi yang sudah ada. Selain dibutuhkan komitmen yang lebih nyata dari pemerintah, terpenting juga agar menarik minta investasi lebih baik.
Evaluasi PKE ke 14 itu, menurut Enny penting bertujuan agar tidak menimbulkan distrust. “Kalau kebijakan terlalu banyak tapi dampak yang diharapkan bagi dunia usaha tidak ada, maka akan membuat distrust makin tinggi dari investor,” tegas Enny.