Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap jadi sapi perah penguasa.
Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar diskusi bertajuk “Rente BUMN, Ada Apa dengan Holding BUMN?”, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (13/2).
Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, BUMN seringkali menjadi sapi perah bagi politisi dan pihak penguasa. Namun herannya, di setiap kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun kepolisian, sangat jarang sekali direksi atau komisaris BUMN yang terungkap kebusukannya hingga mendekam di jeruji besi.
“Jarang sekali kasus korupsi dari direksi ataupun komisaris BUMN terungkap. Padahal selama ini, kita menemukan banyak fakta BUMN seringkali jadi sapi perah penguasa. Ada apa kok tak mudah disentuh?,” ujar Dahnil.
Atas landasan itu, kata Dahnil, Pemuda Muhammadiyah mengkritisi upaya pemerintah untuk melakukan holding BUMN. Dahnil mensinyalir ada banyak hal yang ditabrak dalam upaya holding BUMN. Misalnya, pemaknaan dari pemisahaan modal negara dan pemindahan aset BUMN di dalam holding tidak harus mendapat perizinan atau pengawasan dari DPR.
Dahnil menilai bahwa permasalahan BUMN selama ini adalah masih sangat kecil kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal, BUMN berdiri untuk melengkapi tugas-tugas pembangunan ekonomi.
Padahal di sisi lain menurut Dahnil, BUMN punya orientasi membantu pemerintah secara fiskal, mendorong ekonomi publik lebih baik. “Tapi sayangnya, BUMN punya karakter birokrasi korupsi dan rente. Ini yang harus diungkap,” ujar Dahnil yang merupakan Inisiator Berjamaah Melawan Korupsi.
[bctt tweet=”Muhammadyah: BUMN seringkali jadi sapi perah penguasa!” username=”my_sharing”]
Diskusi ini menghadirkan pembicara anggota Komisi VII DPR, Aryo Djojohadikusumo, ekonom senior Faisal Basri, dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Hukum, Faisal.