BUMN berkontribusi 22 persen dalam kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam rangka memperkuat perekonomian Indonesia dengan menggunakan pertumbuhan sebagai sumber perekonomian berarti harus mampu untuk memacu pembangunan infrastruktur. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tercatat mencapai Rp 4796 triliun sampai 2019.
Dari kebutuhan tersebut, pemerintah hanya bisa memenuhi 41,3 persen atau Rp 1.978 triliun dari dana APBN dan APBD. Sementara, BUMN turut berkontribusi 22 persen atau Rp 1066 triliun dan dana yang diperlukan dari sektor swasta sebesar Rp 1751 triliun atau 36 persen dari total kebutuhan pembiayaan.
“Mungkin tidak ada yang baru dari angka ini tapi yang ingin saya tekankan adalah agar BUMN melakukan inovasi dalam membangun struktur pendanaan infrastruktur. Karena kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD tidak bisa untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang tepat waktu dan tepat biaya,” cetusnya dalam Perayaan Sewindu Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Rabu (22/3).
Ia menuturkan, pembiayaan infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya pun terus menekankan SMI untuk melakukan inovasi pembiayaan.
“Saya berharap SMI terus mampu berinovasi termasuk instrumen pembiayaan seperti pembiayaan berbasis syariah itu inisiatif yang baik. Saya harap SMI bisa menghadirkan inovasi yang bisa memobilisasi dana yang bisa dipertanggungjawabkan dan tetap dalam prinsip kehati-hatian,” papar Menkeu.
Selama sewindu, Sarana Multi Infrastruktur telah berpartisipasi dalam membiayai berbagai sektor infrastruktur dengan total nilai proyek sebesar Rp 193,8 triliun dari total komitmen sebesar Rp 44,5 triliun. Seluruh modal yang disetorkan pemerintah sebesar Rp 28,5 triliun telah digunakan seluruhnya untuk mendanai komitmen pembiayaan.
Kinerja Sarana Multi Infrastruktur juga tumbuh signifikan. Hal ini terefleksi dari pertumbuhan aset yang naik sebesar 70 persen setiap tahunnya. Pada 2009 aset tercatat sebesar Rp 1,1 triliun dan pada 2016 telah mencapai Rp 44,3 triliun. Sementara laba bersih tumbuh 54 persen per tahun, dari semula Rp 57,8 miliar menjadi Rp 1,2 triliun pada 2016.