Pengembangan Keuangan Syariah Perlu Pendekatan Holistik

Industri keuangan syariah harus bersinergi menyeluruh dengan sektor riil.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah telah menunjukkan perkembangan pesat didorong oleh pertumbuhan penduduk muslim dunia yang berkategori kelas menengah. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi dan kekuatan besar dalam pengembangan sektor jasa keuangan syariah.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad mengatakan, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia rata-rata sebesar 5 persen, padahal memiliki potensi yang luar biasa besar. “Berbicara potensi jelas besar, dengan jumlah penduduk muslim yang besar, tapi tidak sesederhana itu. Besar itu dilihat dari opportunity yang terbuka di Indonesia, misal ketersediaan proyek infrastruktur untuk dibiayai,” katanya, Selasa (2/5).

Namun, lanjutnya, ada kegiatan ekonomi riil yang kini belum berkembang, sehingga kegiatan lembaga jasa keuangan syariah yang berbasis sektor riil juga mengalami kesulitan untuk berkembang. “Maka, harus dikembangkan ekonomi berbasis pasar jadi ekonomi syariah punya landasan basis ekonomi yang lebih luas,” ujar Muliaman.

Dalam hal ini, Muliaman menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi ke depannya. Pengembangan keuangan syariah perlu dilakukan secara sinergis dengan sektor riil setidaknya dalam empat strategi, yaitu dengan industri halal, pembangunan infrastruktur, memberikan akses keuangan bagi masyarakat pra sejahtera dan pedesaan, serta turut serta dalam perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat.

Pasar industri halal bernilai sangat besar. Total pengeluaran penduduk muslim dunia tercatat sebesar 1,9 triliun dolar AS dan proyeksinya akan menjadi 3 triliun dolar AS pada 2021. Dari jumlah tersebut makanan minuman porsinya 61 persen dari total pengeluaran. “Pengeluaran makanan halal juga punya potensi luar biasa, misalnya Arab Saudi dan Brunei saja ingin impor daging halal,” ungkapnya.

Di sisi pembangunan infrastruktur, bank syariah pun bisa turut berkontribusi. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pada 2020 mencapai Rp 4.796 triliun, namun hingga saat ini masih terdapat kesenjangan finansial sebesar Rp 626 triliun. “Ini potensi bagi keuangan syariah untuk berkontribusi,” kata Muliaman.

Berbicara pengembangan keuangan syariah pun harus dilihat konteksnya yang lebih luas, yaitu dengan membantu mewujudkan keuangan inklusif dan masuk ke dalam sistem arus utama. “Keuangan syariah itu harus membuka akses yang dibawah. Untuk mengembangkan akses keuangan masyarakat bawah ini, maka perkembangan teknologi juga penting,” jelasnya.

Perkembangan teknologi ini bisa berupa teknologi keuangan, seperti peer to peer lending dan digital banking, sehingga bisa mendorong inklusi keuangan. Selain itu, OJK pun mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat.

Inovasi ini juga menjadi kunci untuk mengakomodir kebutuhan keuangan kelas menengah. “Keuangan syariah harus punya kapasitas mengakomodir kelompok menengah yang terus berkembang. Kelompok menengah ini punya penghasilan, umumnya tinggal di kota, memiliki literasi keuangan yang baru dan memerlukan investasi. Karena mereka sophisticated, maka peran teknologi juga sangat substansial,” papar Muliaman.

Menurut Muliaman, dengan pendekatan holistik di atas, maka pengembangan keuangan syariah di Indonesia akan lebih jauh menjanjikan sehingga seolah tidak terisolasi. “Jadi harus dibangun sedemikian rupa dalam suatu ekosistem sehingga bisa membantu kemajuan sistem keuangan syariah Indonesia,” pungkasnya.