Melalui telepon seluler, KUMKM di seluruh tanah air bisa melakukan konsultasi langsung dengan PLUT–KUMKM.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) telah meluncurkan Aplikasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT-KUMKM).
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan para Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM dapat aktif menginput data perkembangan UKM yang didampingi, sehingga memudahkan pihak terkait seperti Kemenkop dan UKM, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM,maupun stakeholder lain, dalam mengakses data.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha yang diwakili Asisten Deputi Pendampingan Usaha, Eviyanti Nasution pada acara Diseminasi Kerjasama Pendampingan usaha KUMKM Regional II di Makassar, Selasa (16/5 2017 ).
Sebagaimana dalam rilisnya yang diterima MySharing, Rabu (17/5), acara itu diikuti 30 orang Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM, dari 11 provinsi yaitu Sulsel, Sulteng, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Kalimantan Timur, Bali, Kab. Wakatobi, Kab. Bantaeng, Kota Palopo.
Diseminasi pendampingan usaha ini juga menghadirkan narasumber dari PT Angkasa Pura dan Asosiasi BDS Indonesia. Diharapkan dengan hadirnya para narasumber tersebut peran dan fungsi PLUT-KUMKM akan semakin optimal.
Eviyanti memaparkan, kegiatan ini bertujuan untuk optimalisasi peran dan fungsi PLUT-KUMKM, diantaranya optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi CIS SMESCO yang telah tersedia di perangkat android.
Aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play ataupun bisa diakses langsung melalui www.manajemen.cis-nasional.id. Beberapa layanan yang tersedia di aplikasi tersebut adalah: Konsultasi Online dan Informasi Pasar.
“Melalui HP masing-masing, KUMKM di seluruh tanah air bisa melakukan konsultasi langsung dengan PLUT–KUMKM terdekat,” ujarnya.
KUMKM juga bisa melakukan promosi produk-produk mereka melalui layanan informasi pasar yang tersedia di aplikasi tersebut.
Aplikasi tersebut juga menyediakan layanan Database KUMKM online, dengan format sesuai dengan Peraturan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/DEP.4/I/2017. Dengan format yang telah distandarkan, database KUMKM online yang dikelola PLUT KUMKM bisa digunakan sebagai baseline bagi program #UMKMnaikkelas. Database tersebut juga bermanfaat untuk keperluan akses pembiayaan dan credit rating.
“Data perkembangan UKM yang akan menjadi target diinput oleh pendamping PLUT-KUMKM selindo sebanyak 37.463 UKM,” ujar Eviyanti.
Terinci, kata dia, untuk regional II, di Makassar ditargetkan sebanyak 16.700 UKM dengan rincian dari masing-masing PLUT-KUMKM Provinsi/Kabupaten/Kota: Provinsi Sulsel 325 UKM, Kota Palopo 1.206 UKM, Kabupaten Bantaeng 2.569 UKM, Kabupaten Wakatobi 45 UKM, Provinsi Sulbar, 851, Provinsi Sulut 400 UKM, Provinsi Sulteng 31 UKM, Provinsi Gorontalo, 4.709, Provinsi Bali, 800 UKM, Provinsi Kaltim, 430 UKM, Provinsi Maluku 800 UKM, Provinsi Malut 720 UKM, Provinsi NTT 3.573, dan Provinsi Papua Barat 241.