Total impor beras sepanjang pemerintahan Jokowi mencapai 2,74 juta ton dengan nilai Rp15,7 triliun.
Ekonom Institute for Development of Econoicsm and Finance (Indef) Bustanul Arifin menyayangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang kerap memuluskan kebijakan impor. Pasalnya, menurut Bustanul, kebijakan itu selain memukul kalangan petani juga bertolak belakang dengan kebijakan subsidi pertanian yang setiap tahun meningkat..
”Sejak kuartal IV 2014 atau pas Joko Widodo (Jokowi) dilantik jadi Presiden RI, hingga Mei 2017, pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 2,74 juta ton atau US$ 1,8 miliar. Atau jika dirupiahkan mencapai Rp 15, 58 triliun, dengan kurs Rp 13.300,” ungkap Bustanul dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Pangan di Masa Pemerintahan Jokowi-JK”, di kantor Indef, Jakarta, Senin (10/7).
Bustanul menilai kebijakan ini sangat bertolak belakang dari semangat Jokowi sendiri yang mau menyejahterakan petani dengan meningkatkan subsidi pangan. Namun demikian, ditegaskan Bustanul, kebijakan Jokowi terkait pangan sangat aneh. Apalagi kemudian jika dilihat datanya, pemerintah sendiri mengantongi paradoks data. “Klaim ada surplus beras, tapi nyatanya impor juga tinggi ,” tukasnya.
Pada kuartal IV tahun pertama Jokowi, pemerintah sudah mengimpor 503.324,56 ton. Kemudian di tahun 2015 mengimpor beras sebanyak 861.601 ton, dan di 2016 mengimpor beras mencapai 1,29 juta ton. “Nah, di tahun 2017 ini, dari bulan Januari sampai Mei, total impor beras sudah mencapai 94.691,34 ton,” ujar Guru Besar Universitas Lampung ini.
Padahal menurutnya, jira dilihat dari subsidinya, anggaran pertanian juga terus naik. Seperti subsidi pangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 19,8 triliun, subsidi pupuk Rp 31,2 triliun, dan subsidi benih Rp 1,3 triliun.
Bahkan tegas Bustanul, anggaran kedaulatan pangan di Kementerian Pertanian juga tinggi yakni di APBN 2017 mencapai Rp 22,1 triliun. Ditambah lagi, ada cadangan anggaran beras pemerintah mencapai Rp 2,5 triliun di tahun 2017 ini. “Jadi sangat disayangkan banyak subsidi, tapi impor beras tetap tinggi,” tukas Bustanul.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menambahkan, besar merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Sebagai negara yang memilili lahan yang luas dan subur untuk ditanami padi, bukan merupakan kendala untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.
“Presiden Jokowi bahkan sempat berkelakar akhir tahun 2017 Indonesia dapat mewujudkan swasembada beras. Tapi tampaknya akan sulit terealiasasi, pasalnya beras impor masih tinggi. Jadi meski anggaran dan subsidi meningkat, tapi impor beras juga meningkat,” ungkap Enny.
Berdasarkan Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Direktorat Jenderal Bea Cukai menunjukkan tahun 2016 total impor beras mencapai 1,3 juta ton. Sementara periode Januari-Mei 2017 impor beras sebesar 94 ribu ton. “Sehingga total impor beras sepanjang pemerintahan Jokowi mencapai 2,74 juta ton dengan nilai Rp15,7 triliun,” papar dia.
Dikatakan Enny, tidak hanya Indonesia juga masih melakukan impor sejumlah komoditas. Dan meskipun pemerintah berhasil tidak melakukan impor jagung tapi impor justru gandum meningkat. .
”Kementerian Pertanian mengehentikan impor jagung secara mendadak, akibatnya 483.185 ton jagung impor sempat tertahan di pelabuhan serta berdampak pada peningkatan harga pakan ternam sekitar 20 persen,” pungkasnya.