Walaupun ketua sidangnya Fadli Zon atau Fahmi Hamzah, tetap ketok palu.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebutkan, ada perbedaan antara realitas dan persepsi. Dan kalau bicara data adalah fakta bahwa tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun hingga ke titik 5,1 persen.
Namun, persepsi masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi. Ini terlihat dari survai penduduk ditanya kalau pemilu presiden mau pilih siapa? Oktober 2017, jelas Faisal, hasil survai Jokowi naik 46,3 persen, Prabowo turun dari 23,9 persen jadi 18, 2 persen, lalu muncul Gatot Nurmaantyo (Panglima TNI) naik 3,3 persen dari sebelumnya 1,1 persen pada bulan April lalu.
“Gatot naiknya tiga kali lipat, kalau ini terus naik bisa jadi wapres. Makanya, jangan cepat-cepat Jokowi nganti Panglima TNI. Nanti tambah popular dia, bisa teraniyaya terdzalomi. Itu bahasa secara politik,” ungkap Faisal pada seminar nasional “Political Ekonomy Outlook 2018” di Jakarta, Rabu (22/11).
Faisal menilai Jokowi bisa mengelola politik dengan bagus. Bahkan polaritas Jokowi menembus 75 persen. Jadi menurutnya, kalau sudah 75 persen kemungkinan terpilih kembali sangat teramat tinggi. Ini kalau dinilai dari kepuasan secara umum.
Adapun kepuasan perbidang, lanjut dia, semua juga tahu yang paling puas adalah politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial. Bidang ekonomi juga naik, tapi naiknya selalu yang terendah. ”Bahkan pernah mencapai 33,5 persen. sekarang di atas 50 persen. Interpestasi ekonominya adalah 44 persen bahwa mengalami rekomendasi tidak puas,” kata dia.
Disebutkan, masyarakat kelas menengah begitu dimanja dengan berbagai fasilitas, seperti jalan tol sehingga mudik bisa lancar. bandara yang semakin bagus, dan sebentar lagi ada kereta cepat ke bandara. Sedangkan orang miskin baru diurusnya tahun depan dalam bentuk proyek padat karya di desa.
Proyek dana desa ini menurutnya, kerap menimbulkan ketimpangan yang naik karena hanya dinikmati oleh elit-elit tertentu saja. ”Kuncinya agar Jokowi bisa terpilih kembali adalah ekonomi yang bisa bikin terpeleset,” tukas Faisal.
Kemudian, tambah dia, tahun depan ada pilkada rasa pilpres. Karena mencangkup 70 persen dari total pemilih di Indonesia di seluruh Jawa, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi. Kemudian koalisinya cair tidak mencerminkan koalisi nasional. Sedangkan yang terlebih dahulu menggelar hajat Pilkada adalah DKI Jakarta dan Banten.
Di Indonesia, partai Islam dan bukan pun bisa berkoalisi. ”Kalau tidak kualisi Setyo Novanto sudah dipecat dari dulu. Uangnya galir ke mana-mana jadi prosesnya lambat.Tapi sekarang dia sudah ditangkap,” katanya.
Faisal juga menyoroti keputusan DPR 20 persen untuk ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshiod. ”Pilpres pakai threshiod 20 persen kalau tidak dibatalkan Mahkamah Konsitutusi (MK). 20 persen itu pemilu serempak. Jadi harus pakai pemilu yang 2014, konfigurasinya seperti itu,” ujarnya.
Pada pilpres 2014, DPIP dan koalisinya mendapati 69 persen kursi di DPR. Sehingga kata Faisal, apapun agenda legisltasi Jokowi adalah belanja di DPR tanpa perlawanan berat. ”Walaupun ketua sidangnya Fadli Zon atau Fahmi Hamzah, tetap ketok palu. Apapun yang diminta presiden terlaksana. Konsilidasi di kalangan militer diperkirakan akan segera terjadi. Itu hebatnya Jokowi kelola managemen politik,” tukasnya.
Dalam pertarungan pesta demokrasi, jelas Faisal, Gerinda berkoalisi dengan PKS. Demokrat meskipun memiliki 20 kursi di DPR, tapi tidak bisa nyalon sendiri harus berkoalisi. Faisal memperkirakan akan ada dua calon dalam pilpres 2019.