Dengan adanya keterbukaan informasi ini perihal kebijakan pemerintah, para pelaku ekonomi memperoleh kepastian sebelum membuat keputusan atau rencana bisnisnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kembali pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pengusaha dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satunya dari keterbukaan informasi.Ujar beliau dalam acara Investor Gathering Tahun 2017 dengan tema “Pembiayaan Produktif Mendukung APBN yang Berkualitas”.
“Selama ini mungkin para pengusaha, pengamat, ekonom melihat Kementerian Keuangan, masing-masing direktorat jenderal mengeluarkan statistiknya sendiri,” papar beliau.
Diharapkan dengan adanya keterbukaan informasi ini perihal kebijakan pemerintah, para pelaku ekonomi memperoleh kepastian sebelum membuat keputusan atau rencana bisnisnya.
“Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan terus akan update informasi pada masyarakat agar tidak kaget, atau memperoleh dari sumber lain. Kita akan perbaiki sistem informasi. Hal ini dilakukan untuk memberi kejelasan dari substansi info dan juga arah dari kebijakan, sehingga peraturan pelaku ekonomi dapat lakukan kalibrasi, rekalibrasi,” ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan “Perekonomian Indonesia sudah menunjukan trend yang baik, terlihat dari data realisasi sampai kuartal III-2017 yang mana pertumbuhan ekonomi tumbuh ke level 5,06 persen dari yang sebelumnya sebesar 5,01 persen.
“Untuk mencapai asumsi yang telah ditetapkan dalam APBNP 2017 tidaklah mudah lantaran masih adanya bayangan risiko dari unsur global.” Papar Sri Mulyani dalam acara Investor Gathering Tahun 2017 dengan tema “Pembiayaan Produktif Mendukung APBN yang Berkualitas”.
Mantan Direktur Bank Dunia ini pun menjelaskan “Ekonomi global akan membaik, namun masih terbayang risiko dan perubahan, serta beberapa faktor yang menjadi risiko,” ungkapnya.
Sri Mulyani memberikan beberapa contoh tantangan dari ekonomi global yaitu seperti, perubahan arah perekonomian China, kebijakan proteksionisme, reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), serta faktor ekonomi-politik uni eropa.
“Maka mungkin dalam kami mengelola ekonomi Indonesia ke depan, jadi kita lihat arah kebijakan di AS, Eropa, Cina, Kemenkeu juga akan perbaiki sistem informasi dan data dengan format konsolidasi,” Papar Sri Mulyani.
Saat ini risiko global yang masih membayangi ekonomi Indonesia juga berasal dari negara-negara di daratan Eropa yang secara politik jauh dari stabil. Salah satunya Jerman yang belum mampu membentuk pemerintahan yang baru pasca pemilu, meskipun secara ekonomi stabil ditambah adanya rebalancing RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) mempengaruhi dunia, lalu arah kebijakan The Fed kita melihat kepemimpinan yang baru ada perubahan arahnya sendiri di AS yang pengaruhi dunia,” Ujar Sri Mulyani.

