Tidak henti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus meningkatkan kinerja.
Pada Sabtu sore (30/12/2017), Menkeu melakukan video conference dengan seluruh pejabat eselon I dan II Kemenkeu di seluruh Indonesia baik di kantor pusat maupun instansi vertikal untuk pelaksanaan anggaran di akhir 2017 dengan melaksanakan video conference bersama seluruh pejabat eselon satu dan dua di seluruh Indonesia.Pelaksanaan video conference ini diharapkan dapat mengawal pelaksanaan APBN khususnya menjelang akhir tahun anggaran agar seluruh program yang direncanakan terealisasi dengan baik.
Laporan ini mencakup laporan realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran serta pencapaian luar biasa (extraordinary achivements) di bidang penerimaan, pengeluaran, atau proyek infrastruktur besar dan Dana Desa di setiap regional Acara ini bertujuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas instansi vertikal KemenkeuRI di seluruh Indonesia pada tahun 2017. Penyampaian laporan tersebut dibagi dalam enam regional di seluruh wilayah Indonesia.
“Penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kanwil pajak, bea cukai, perbendaharaan, dan kekayaan negara yg ada di seluruh wilayah RI. Semoga dedikasi yg mengagumkan dan prestasi dapat membuat Indonesia yg lebih baik, adil dan makmur,” Ucapnya di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kemenkeu Jakarta (30/12/2017).
“Kita mendapatkan laporan secara lengkap dari kinerja APBN,” kata Sri Mulyani saat melaksanakan video conference di Jakarta, Sabtu.
Penyampaian laporan regional I mencakup provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.
Laporan regional II mencakup seluruh provinsi di Sulawesi dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan.
Laporan regional III mencakup seluruh provinsi di Kalimantan dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.
Laporan regional IV mencakup provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaaan Bali.
Laporan regional V mencakup seluruh provinsi di Jawa dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.
Laporan regional VI mencakup seluruh provinsi di Sumatera dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan.
Laporan pelaksanaan tugas 2017 ini mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran maupun pencapaian luar biasa di bidang penerimaan dan pengeluaran termasuk proyek infrastruktur besar dan dana desa di setiap regional.
“Terdapat lima KPP Pajak yang hampir mencapai 100 persen target yakni 99 persen sampai 99,99 persen, barangkali hari ini selesai,” tambah Sri Mulyani saat mendapat laporan mengenai penerimaan pajak.
Secara keseluruhan, pelaksanaan video conference ini diharapkan mampu untuk mengawal pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, agar program yang sudah direncanakan dapat terealisasi.
Belum ada laporan dari keseluruhan pelaksanaan tahun anggaran 2017 secara lengkap, karena menunggu seluruh data terkumpul, sehingga realisasi baru diumumkan pada Selasa, 2 Januari 2018.
Sebelumnya, realisasi defisit anggaran hingga 15 Desember 2017 telah mencapai Rp352,7 triliun atau sekitar 2,62 persen terhadap PDB.
Realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp1.496,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.849,5 triliun.
Setelah mendengar laporan dari perwakilan kantor instansi vertikal yang dibagi menjadi 6 regional yaitu Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, serta Sumatera, Ia pun memberikan catatan akhir tahun untuk para jajarannya. Terdapat beberapa poin untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pertama, DJP agar tidak hanya fokus pada kegiatan pemerintah daerah tetapi juga kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi di daerah tersebut.
Kedua, pelaksanaan PMK 165/PMK.03/2017 dilaksanakan dengan baik tanpa menciptakan intimidasi kepada pelaku ekonomi karena fokus tahun 2018 adalah menjaga momentum pertumbuhan dan perbaikan.
Ketiga, menyiapkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) dan terus waspada terhadap munculnya disrupsi atas perubahan teknologi.
Keempat, ia juga berpesan agar target pajak wilayah yang capaiannya di bawah 80% dapat dievaluasi kembali. “2018 penetapan target harus makin akurat sehingga kredibilitas dan akurasi target penerimaan perpajakan menjadi makin baik,” Pesan Menkeu.
Terakhir, Menkeu tidak lupa mengingatkan seluruh pegawai DJP untuk terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat kecil dan wajib pajak tidak merasa khawatir dan merasa terbebani. Dengan demikian kepatuhan pajak akan dapat ditingkatkan.