Merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara presentase dari total pagu anggaran.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2017 telah mencapai sebesar Rp 95,56 triliun atau 89,6 persen dari target sebesar Rp 106 triliun (bunga 9 persen) yang harus disalurkan dengan jumlah debitur sebanyak 4.408.925 orang melalui 36 Lembaga Keuangan Penyalur KUR pada tahun 2017.
Pada tahun 2016 Kospin Jasa, Jawa Tengah ditetapkan sebagai penyalur KUR. Kemudian pada tahun 2017 Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (kopdit) Obor Mas, Maumere, NTT juga ditetapkan sebagai penyalur KUR.
“Tahun 2018 target penyaluran KUR sebesar Rp 120 triliun, dengan penurunan suku bunga menjadi 7 persen,” kata Puspayoga pada konferensi pers Capaian Kinerja dan Target 2018 di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (5/1).
Kemenkop dan UKM, lanjut dia, merealisasi penyaluran KUR secara presentase dari total pagu anggaran tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016.
Hingga 31 Desember 2017 total KUR yang disalurkan sebesar Rp95,56 triliun atau hanya 89,6 persen dari pagu KUR sebesar Rp106 triliun. Sementara pada realisasi tahun 2016, KUR yang disalurkan sebesar Rp94,4 triliun dari target sebesar Rp100 triliun.
Walaupun penyerapannya secara prosentase lebih rendah, namun kata Puspayoga, total dana yang disalurkan lebih besar tahun 2017. Selain jumlah anggaran dan dana riil yang disalurkan lebih besar, KUR 2017 juga secara debitur lebih banyak dibandingkan jumlah debitur 2016. Pada 2017 kemarin jumlah debiturnya sebanyak 4.408.925 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah debiturnya sebanyak 4.362.599 debitur.
“Kalau tahun 2016 itu prosentase untuk sektor produktif itu kecil dan untuk sektor perdagangan itu lebih menonjol, tapi pada 2017 realisasi di sektor produktif udah 45 persen dari targetnya hanya 40 persen (dari total pagu KUR). Itu yang bikin turun, tapi 89,6 persen itu besar loh,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2018 ini, sebut dia, pemerintah menargetkan realisasi KUR untuk sektor produktif dan sektor perdagangan seimbang yaitu sama – sama 50 persen dari total pagu KUR Rp120 triliun dengan bunga tujuh persen.
Dengan mengoptimalkan perbankan dan lembaga penyalur KUR untuk meningkatkan menyalurkan ke sektor produksi. Hal itu akan mendorong peningkatan value added dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang dikontribusikan dari sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan lainnya.
Ini menurutnya, karena bank selama ini lebih senang kalau dia berikan ke sektor perdagangan lebih aman dalam menyalurkan kreditnya.
“NPL bisa nol dan resiko kecil, tapi kalau ke produksi harus hati-hati, bisa rugi kalau NPL-nya tinggi. Ini dari sektor kenyamanan perbankan biasanya, makanya pemerintah itu paksakan tahun ini 50 persen ke perdagangan dan produksi 50 persen,” ungkap Puspayoga.