Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dalam orasinya dihadapan peserta International Training Program (ITP) BKKBN di hotel Ibis Jakarta, Rabu (24/9) mengatakan, gerakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) perlu dikembangkan dalam pembangunan kependudukan pada pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Posdaya ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari program pembangunan kependudukan berbasis masyarakat (penduduk).
Pemerintah baru nantinya akan menghidupkan kembali Menteri Kependudukan di mana program kependudukan berbasis masyarakat akan menjadi garapan baru.” Saya berharap kementerian kependudukan fokus pada pembangunan keluarga Indonesia berbasis penduduk sekaligus memelihara kepesertaan keluarga berencana,” kata Haryono.
Menurutnya, pembangunan berbasis penduduk merupakan pembangunan pro rakyat yang sejalan dengan gerakan Posdaya. Dalam konsep ini, penduduk menempati posisi strategis dalam pembangunan bangsa karena penduduk menjadi subjek dan objek dalam pembangunan.
Karena penduduk sebagai subjek, peningkatan sumber daya manusia Indonesia menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. “Pembangunan SDM ini meliputi kemampuan penguasaan terhadap pengembangan ilmu, teknologi, iman serta taqwa. Ini sejalan dengan gerakan Posdaya,” tegas Haryono.
Lebih lanjut mantan BKKBN ini mengatakan, ada tiga strategi penting yang perlu dijalankan menteri kependudukan. Pertama memelihara kepesertaan keluarga berencana, kedua membangun dan bekerjasama dengan kementerian untuk mengembangkan pembangunan berbasis kependudukan dan ketiga membangun keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera.
“Masih banyak keluarga di Indonesia hidup di prase-jahtera. Tugas kementerian baru nanti harus bisa meningkatkan keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera1,2 dan seterusnya. Mengembangkan keluarga sejahtera 3 menjadi keluarga sejahtera 3 plus yang peduli kepada keluarga-keluarga prasejahtera atau masih perlu bantuan,” ujar Haryono.
Pembangunan kependudukan, tandas dia, tidak bisa hanya mengandalkan pekerjaan proyek dari pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat. Program yang dikembangkan nantinya harus menjadi gerakan luar biasa bersama masyarakat.
Kegiatan yang akan ditutup pada 30 September ini diikuti oleh 11 negara, antara lain Pakistan, Malaysia, Srilanka, Iran, Filipina, Maladewa, Fiji dan Bangladesh. Setelah kegiatan di Jakarta, peserta ITP BKKBN ini akan mengunjungi sejumlah Posdaya di Bangli, Bali.