OJK akan menggenjot industri keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang dengan meminta dukungan penuh kepada pemerintah.
Deputi Komisioner Pengawas Bank I OJK, Mulya E Siregar mengatakan OJK terus menggejot perbankan syariah di Indonesia hingga bisa sejajar dengan negara Malaysia, Arab, Bahrain dan lainnya. Pesatnya perkembangan industri syariah di negara tersebut disebabkan dukungan pemerintahnya yang tinggi.
Menurut Mulya, Malaysia memiliki badan khusus bernama MIFC ( Malaysia International Islamic Financial Centre). Lembaga ini disokong oleh 9 kementerian dan bank central yang saling mendukung. Bahkan di Inggris juga mulai membangun keuangan syariah yang terintegrasi dengan adanya Islamic Finance Task Force.
“MIFC merupakan wadah yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang penghambat perkembangan industri jasa keuangan syariah,” kata Mulya di konferensi pers bertajuk Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) di Gedung Bank Indonesia, Selasa (7/10).
Mulya menuturkan, ada beberapa tantangan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia lambat berkembang yaitu inovasi produk dan dukungan pemerintah. Untuk inovasi produk ini, tentu harus didukung oleh riset dan regulasi agar perbankan syariah dibutuhkan masyarakat. Sedangkan tantangan kedua yakni dukungan pemerintah. Karena keberhasilan negara yang memiliki perkembangan ekonomi syariah itu dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam mendukung sektor ini.
Pada tahun 2008, tegas Mulya, presiden SBY pernah menyatakan ingin menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah dunia. Namun kenyataannya, harapan ini hampa, bahkan sampai term kedua pemerintahan SBY hanyalah wacana. “Dulu, kita pikir akan ada MIFC, tapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada. Sampai term dua beliau ngomong itu lagi, tapi tidak ada juga MIFC sampai sekarang,” tandasnya.
OJK masih tetap mengharapkan pemerintah memberikan yang terbaik bagi keuangan syariah. Menurut Mulya, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang kini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memasukkan masterplan keuangan syariah kerjasama dengan IDB. Jika sudah masuk dapat mempercepat membangun keuangan syariah di Indonesia. “Kami juga berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan dukungan sepenuhnya untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya.