Kabinet Jokowi Galakkan Transaksi Non-Tunai

Pemerintah Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) mendorong setiap Kementerian dan Lembaga Keuangan (LK) termasuk Pondok Pesantren (Ponpes) terbiasa dengan transaksi non-tunai.

Kebijakan yang ditempuhnya ini sebagai langkah efisiensi penggunaan uang tunai.Terkait kebijakan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin mengatakan, kabinet kerja Presiden Jokowi menginginkan untuk setiap kementerian dan lembaga keuangan mengarah ke paperless community. Kebijakan transaksi non-tunai ditempuh sebagai langkah efisiensi penggunaan uang tunai. Penerapan transaksi non-tunai akan merambah Pondok Pesantren (Ponpes). Seluruh Ponpes yang ada diharapkan mulai melakukan efisiensi dengan transaksi non-tunai. “Tinggal tunggu waktu saja, kita tidak lagi pakai uang tunai. Saya kira Ponpes harus sudah mulai ke arah ini,” kata Lukman, seperti dilansir dari laporan Kemenag, Kamis (6/14). Baca juga: BMT BUSLASEM Implementasikan E-Money.

Lebih lanjut ia menjelaskan, potensi pendorong pertumbuhan ekonomi dari Ponpes memang cukup tinggi. Menurut data 2012, jumlah Ponpes mencapai 27.230. Kenaikan ini dinilai cukup pesat meningkat pada tahun 1977, jumlah Ponpes hanya 4.195. Sementara jumlah santri mencapai 3.759.198 orang. “Dulu kenaikan 2,5 % saja membutuhkan waktu 20 tahun, sekarang sudah cepat. Yang jelas pesantren tidak hanya merupakan lembaga pendidikan agama, Ponpes punya posisi strategis di tengah-tengah era globalisasi masuknya nilai-nilai yang begitu leluasa tanpa filter,” tegasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, Ponpes saat ini diupayakan untuk memiliki posisi strategis di tengah era globalisasi yang semakin tidak terelakkan. Setidaknya, terdapat tiga hal yang diupayakan Kemenag yaitu kesetaraan regulasi, kesetaraan program dan kesetaraan anggaran dari pemerintah. “Ketiganya ini, kami upayakan betul. Meski belum sesuai anggaran tapi proses sudah no the track,” tegas Lukman.

Ia mengakui, tantangan terbesar yang dihadapi Ponpes ke depan erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini saja, Ponpes sudah kewalahan dengan tingginya kepercayaan masyarakat dalam hal wakaf dan hibah. Ponpes dituntut untuk mengembangkan pemberian kepercayaan masyarakat tersebut.

“Ketika masyarakat menyerahkan hibah dan wakaf, Ponpes punya tanggung jawab besar untuk mendayagunakan aset ini. Sehingga diperlukan peningkatan keterampilan pengelolaan Ponpes agar bisa meningkatkan kemandirian ekonomi,” kata Lukman. Bank Indonesia diakui berperan besar dalam memberikan asistensi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Ponpes.