Terkait pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kegiatan produktif yaitu pembangunan irigasi, fasilitas pendingin ikan, pelabuhan, bantuan bibit dan kapal untuk nelayan.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. Anwar Abbas menilai, adanya subsidinya saja rakyat masih sekarat, apalagi subsidi dicabut rakyat tambah menderita. Menurut Anwar, pengalihan subsidi ke sektor tersebut, hal mustahil bisa menyejahterakan rakyat. “Benahi kementerian kelautannya, subsidi tidak perlu dicabut karena berdampak pada nelayan membeli bahan bakar lebih mahal,” kata Anwar kepada MySharing, saat dihubungi Senin (10/11).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertimbangkan untuk mengalihkan subsidi atau karena tidak tepatnya subsidi. Maka mestinya, pemerintah bisa saja tidak menaikan harga BBM, tapi menyiasatinya dengan berbagai cara. “Sangat dipahami negara kekurangan uang, tapi kenaikan BBM bukan solusi sejahterakan rakyat,” kata Anwar kepada MySharing, saat dihubungi Senin (10/11).
Menurutnya, sebelum menaikan harga BBM subsidi, sebaiknya pemerintah melakukan efisiensi, seperti melarang pejabat negara rapat diluar kota dan hotel mewah. Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, sudah mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi lembaga negara terkait rapat tersebut. “Ini salah satu cara untuk menekan anggaran negara tidak dihambur-hamburkan,” ujarnya.
Anwar juga menyarankan agar pemerintah bersikap tegas, BBM subsidi hanya boleh dipergunakan untuk angkutan umum dan sepeda motor saja, bukan oleh kendaraan pribadi. Menurutnya, konsumsi BBM dari kendaraan umum dan sepeda motor sedikit sekali sehingga dapat menghemat anggaran negara. Selain itu, penerapan kebijakan nomor ganjil genap pada kendaraan harus segera diterapkan.
Anwar mencontohkan, di China sistem ganjil genap kendaraan sukses dilaksanakan. Warganya sangat patuh akan kebijakan ini, setiap hari bergiliringan kendaraan ganjil dan genap berlaju di jalanan. “Saya baru saja pulang dari China, sistem ini sangat tertib dijalankan. Jika Indonesia mampu menerapkan sistem ini, akan sangat efisiensi mengurangi alokasi dana untuk subdisi BBM,” tukasnya.
Namun demikian, Anwar menuturkan, memang tidaklah mudah menerapkan sistem ini karena pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan fasilitas transportasi umum untuk masyarakat, seperti kereta api dan kendaraan umum. “Ini tugas negara dan memang berat, kalau tidak bisa ya mundur saja dari pemerintahan,” tegasnya.