Untuk menetapkan Ahok tersangka saja sudah berat, ada tekanan kekuasaan.
Mantan Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani menilai kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus benar-benar diwaspadai.Karena meskipun Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan hingga saat ini.
“Kasus penistaan agama ini harus diwaspadai betul. Dari 100 kasus penista agama yang masuk pengadilan seperti Permadi dan lainnya, semua ditahan. Sedangkan Ahok status tersangka masih belum ditahan,” kata Ahmad dalam diskusi publik bertajuk “Mengawal Kasus Hukum Penista Agama Agar Dipejarakan,” di Hotel Amaroossa, Jakarta, Senin (19/12).
Menurut Ahmad, bahkan status Ahok untuk menjadi tersangka tidak mudah, harus ada gerakan massa begitu pula agar status ini ditingkatkan masih sangat perlu gerakan masif.
“Saya pernah hubungi rekan saya yang Palembang ini (Kapolri), tanya kenapa Ahok ditetapkan tersangka tapi tidak ditahan. Dia bilang untuk menjadikan Ahok tersangka itu sudah berat. Saya yakin ini ada kekuatan besar di belakang Ahok,” ujar Ahmad.
Ahmad menyakini bahwa tersangkanya Ahok juga dilatarbelakangi oleh aksi Bela Islam yang dilakukan pada 411 dan juga 212. Menurutnya, massa yang ikut Aksi Bela Islam 411 dan 212 mencapai jutaan jiwa dengan tujuan yang sama menuntut penegakan hukum berkeadilan.
Kini, Ahok sudah tersangka, proses hukum perdana sudah digelar, dan massa yang ikut dalam gerakan tersebut akan mengawal proses hukum hingga Ahok ditahan oleh aparat keamanan.
“Aksi Bela Islam 411 dan 212 adalah sebuah realitas di masyarakat yakni kebangkitan umat Islam. Telah muncul generasi baru di luar jalur politik yang memiliki massa besar menuntut penegakan hukum,” ungkap anggota Majelis Pakar Parmusi.
Kasus Korupsi Ahok, KPK Lemah
Ahok selalu digandang-gandang sukses membangun Kota Jakarta. Padahal potret itu harus dicermati secara bijak dengan tidak bangga asal menilai sesuatu yang belum tentu benar.
Lalu apakah betul Ahok membangun Jakarta? Menurut Ahmad, tidak ada satu indikator pun Ahok itu berhasil, tapi sedemikian rupa dia dibuat berhasil dengan segala trik penguasa. Begitu pula, apakah Ahok itu bersih? “Ini juga tidak ada satu indikator pun yang menyatakan Ahok ini bersih, tapi sedemikian rupa diistimewakan,” ujar Ahmad.
Ahmad menyampaikan, banyak dugaan korupsi yang menyeret Ahok, namun demikian kasus-kasus tersebut tidak berlanjut ke persidangan.
Banyak pihak, termasuk ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang menilai kalau Ahok selama ini dalam menghadapi kasus dugaan korupsi mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. “Ahok mendapat perlakuan istimewa, ada kekuatan besar, ” kata Ahmad.
Menurut dia, perlakuan istimewa itu bisa dilihat dari banyak kasus yang diduga Ahok terlibat. Namun tak satu pun kasus itu berlanjut ke persidangan. Ahmad pun mencontohkan kasus korupsi yang dilakukan Ahok di antaranya Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), kasus tanah Pemda DKI di Cengkareng yang dibeli kembali Pemda DKI sendiri, hingga terkait pembatalan 11 proyek senilai Rp 4,1 triliun terindikasi korupsi. Yang terakhir ini dibatalkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
“Indikasi itu dilindungi Peraturan Gubernur, yang membolehkan gubernur melaksanakan tender atau proyek-proyek tanpa konsultasi ataupun dibahas bersama dalam rapat dengan DPRD DKI Jakarta. Ini kan tidak betul, sesuatu yang mencurigakan,” tukas Ahmad.
Ahmad pun prihatin dengan sikap Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak tegas dan berani menangkap Ahok, padahal jelas-jelas banyak kasus koropsi Ahok yang sangat terang benderang terbuktikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), namun terpatahkan. Padahal kata Ahmad, KPK sangat dikenal berani menegakkan hukum terbukti ada jenderal yang diduga korupsi ditangkap KPK dan diproses. Begitu juga dengan petinggi pemerintah lainnya yang terjerat nikmat uang korupsi ditekuk KPK tanpa tebang pilih.
Namun kini kasus korupsi Ahok, menurut Ahmad, KPK lemah menjalankan fungsi penegakkan hukum.”KPK periode sekarang ini, KPK yang paling lemah. Inilah hasil selektif yang dipilih Jokowi. Jadi ini sudah gerakan ultimatum,” pungkas Ahmad.