APPERTI : Kontribusi Politik Anggaran Harus Merata

Pendidikan akan  maju kalau pengelola pndidikan adil dan beradab.

Sekertaris Jenderal Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Taufan Maulana mengatakan, di Indonesia ada 4200 yayasan perguruan tinggi swasta. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan perguruan tinggi negeri hanya sekitar 500.

Jadi sebut Taufan,  kalau bicara perguruan tinggi itu 85 persen swasta. Namun, kita lihat politik  anggaran itu tidak berimbang.

Menurutnya, seminar ini mengupas topik besar, yang  pertama adalah konsitensi kebijakan pemerintah dari  paradigma keberpihakan kepada semua anak bangsa. “Kalau bicara politik anggaran kontribusi itu harus diratakan,” kata Taufan kepada MySharing ditemui disela-sela seminar bertajuk “Menakar Kebijakan Konsitensi Pemeintah di Perguruan Tinggi”, di Universitas YARSI, Jakarta, Jumat (5/1).

Kedua, lanjut dia, ada public goods dan privat goods. Dan pendidikan sejatinya di seluruh dunia itu adalah milik publik yang harus dilindungi. Seperti rumah sakit dan kesehatan.

Jadi, kata Taufan, kalau paradigma ini masih dibawa, bahwa pemerintah memberikan ketidakadilan paradigma dan proposi pendidikan di Tanah Air. Maka, kita katakan  ketidakadilan karena konstribusi pajak 85 persen itu dari perguruan tinggi swasta. Tapi coba lihat tidak disediakan fasilitas, seperti gedung dan SDM.

“Kita tidak minta itu, yang kita minta keberpihakan dalam segi kebijakan. Perguruan tinggi negeri ketika mengajukan perizinan dengan cepat cukup dengan rektor. Tapi kita harus diajukan rekomendasi kopertis beberapa bulan kemudian kedirjen dikti. Dan itu sangat sulit,” ungkap Taufan.

Menurutnya, belum lagi nomen platur, bahkan sekarang ini moratorium harus pengajuan prodi. Tapi coba kita lihat ada beberapa perguruan tinggi yang muncul belakangan tanpa prosedur yang adil dan tidak transparan.

“Bangsa ini akan maju kalau pendidikan kita maju. Pendidikan kita maju kalau pengelola pndidikan juga adil dan berkeadaban,” tegasnya.

Indikator itu kata dia, sudah terjadi hari ini kebijakan-kebijakan perguruan tinggi itu kadang-kadang tidak harmonis diantara mereka.

Contohnya, kata Taufan, ketika  ada moretorium. Kita lihat beberapa perguruan tinggi milik ormas tertentu dengan mudahnya tanpa prosedur yang  diberlakukan kepadanya.

“Karena mungkin dia, Ormas yang dominan.Ini tidak adil. Saya sendiri sebagai umat Muslim bahwa adil itu dekat dengan taqwa,” pungkas Taufan.