Asing Butuh Blueprint KNKS

Detail rencananya seperti apa? Asing masih menunggu blueprint Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin Presiden Jokowi.

Dua minggu setelah Pemerintah menegaskan dukungan penuhnya kepada pengembangan keuangan syariah di Indonesia, asing masih menunjukkan sikap wait and see. Meski begitu, harapan tumbuh seiring duduknya Presiden Joko Widodo memimpin komite ini.

Asing menilai, kedudukan orang nomor satu di Indonesia ini untuk memimpin KNKS akan memudahkan pembentukan kebijakan. Sebagaimana diketahui, tidak mudahnya pengambilan kebijakan terkait keuangan syariah di Indonesia, antara lain karena fragmentasi kebijakan.

“Banyak bidang yang harus menjadi konsideran komite ini dan dipecahkan masalahnya,” kata Suhaimi Zainul-Abidin, salah satu pendiri Gulf Asia Shari’ah Compliant Investments Association di Singapura sebagaimana dilansir Bloomberg, Rabu (13/1).

“Dengan duduknya Presiden Jokowi sebagai ketua KNKS, mestinya lebih mudah bagi para pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus tentang apa yang harus dilakukan”, kata Suhaimi Zainul-Abidin lagi.

Namun, bagi pengamat lainnya, ”Fakta bahwa KNKS ini dipimpin oleh Presiden Jokowi, ini menunjukkan keseriusan Indonesa untuk keuangan syariah, namun seperti mereka juga katakan, the devil is in the details, sejak kami juga belum melihat cetak birunya (blueprint),” kata Raj Mohamad, Managing Director Five Pillars Pte, konsultan bisnis dan keuangan di Singapura.

Aset perbankan syariah Nasional bertumbuh kurang dari 1% dalam 10 bulan pertama di 2015, jauh jika dibandingkan pertumbuhan industri perbankan nasional sebesar 6,8% pada periode yang sama.

Ambisi Indonesia untuk menyainigi Malaysia sebagai penghubung kawasan (regional hub) untuk keuangan Islam, dinilai masih akan terganjal oleh beberapa hal. Misalnya, lambatnya penanganan atas masalah pajak ganda pada sukuk dan belum juga jadinya Pemerintah Indonesia membentuk bank syariah mega.

Rencana pendirian bank syariah mega adalah dengan rencana merger Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara. Rencana ini terhambat, antara lain karena masing-masing pihak berwenang memiliki target berbeda untuk realisasinya.

Namun begitu, pengamat juga melihat jika Presiden Jokowi sukses membawa keuangan syariah Indonesia membesar dengan cepat, melalui KNKS ini, akan membantu mempertahankan kredibilitas Jokowi di mata parlemen.