Angka inflasi pada 2014 melonjak tinggi dari target inflasi dalam APBNP 2014 yang sebesar 5,3 persen. Menutup 2014 angka inflasi mencapai 8,36 persen. Untuk menekan inflasi, salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menata logistik.
Menteri Keuangan, Bambang P Brodjonegoro, mengatakan inflasi telah menjadi perhatian pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 beserta dampak ikutannya terhadap harga komoditas di dalam negeri dan peningkatan harga barang impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan tingkat inflasi sepanjang 2014 lebih tinggi dari target.
Oleh karena itu, lanjut Bambang, perlu upaya lebih besar untuk menekan angka inflasi dengan tidak hanya melihat pergerakan harga, tetapi juga mengatasi masalah logistik. “Tahun ini pemerintah fokus membereskan masalah logistik, manajemen, tata niaga perdagangan yang akan membantu mengurangi laju inflasi,” kata Bambang dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Makro Terkini dan Realisasi APBNP 2014, Senin (5/12). Baca: Hibah, Solusi Ekonomi Islam Atasi Inflasi
Ia menambahkan Indonesia pernah mencatatkan inflasi kurang dari lima persen, namun belum pernah di bawah empat persen. “Padahal negara seperti Filipina saja yang iklimnya sama seperti Indonesia punya inflasi 2-3 persen, kenapa Indonesia sulit sekali inflasinya dibawah empat persen? Di sini juga ada masalah logistik dan tata niaga” tukas Bambang.
Ia memaparkan pada Desember 2014 inflasi tinggi karena pengaturan tata niaga tidak baik. Menurutnya, ada pedagang yang menahan barang dan baru mengeluarkan saat harga naik. Ini membuat supply and demand tidak seperti yang diharapkan. Baca Juga: Kenapa Harga Cabai Naik?
“Kami mempunyai data berapa yang diproduksi, distok dan perkiraan permintaan, tapi kalau kemudian barang yang disuplai tidak masuk ke pasar maka harga naik karena keseimbangan tidak ada. Ini berarti masalah di logistik dan tata niaga, aliran barang tidak dilakukan dengan baik,” ujar Bambang. Oleh karena itu, pihaknya pun akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan.